Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinilai lebih cocok menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dibandingkan dengan posisi yang saat ini dijabatnya meski ada beberapa “kekurangan”.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menilai kebijakan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan masih kurang ekspansif dalam menerapkan kebijakan fiskal di tengah keadaan ekonomi yang sedang diancam resesi.
Piter menerangkan ekspansi fiskal dicirikan oleh dua hal yakni pelonggaran pajak dan peningkatan belanja pemerintah, tetapi Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan tidak melakukan hal tersebut.
Defisit anggaran pada 2018 mencapai 1,82% dari PDB, sedangkan outlook defisit anggaran pada 2019 mencapai 1,93% dari PDB. Untuk APBN 2020, pemerintah mematok defisit di angka 1,76% dari PDB padahal undang-undang memberikan ruang untuk memperlebar defisit anggaran hingga 3% dari PDB.
"Ini namanya cari aman, kita butuh pertumbuhan ekonomi. Kalau enggak, bisa resesi. Mana terobosan untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kita ini?" ujar Piter pada Kamis (17/10/2019).
Meski membeberkan “kelemahan” Sri Mulyani, Piter tetap menilai bahwa Sri Mulyani merupakan sosok yang kokoh sehingga cocok untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.
Piter menilai Sri Mulyani, kelahiran Tanjungkarang (sekarang Bandar Lampung), Provinsi Lampung, 57 tahun lalu itu merupakan sosok yang kuat dan memiliki banyak kelebihan sehingga sangat cocok menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.
Dia berharap Menteri Keuangan pada periode selanjutnya berani untuk tidak populer dengan menggenjot defisit anggaran lebih jauh dari yang ada sekarang.
Implikasi dari meningkatkan defisit anggaran adalah pemerintah akan menarik utang lebih banyak dalam rangka menutup beban belanja dan sosok Menteri Keuangan baru harus berani menanggung beban tersebut.
"Saya berharap menterinya itu berani mengusulkan adanya Perppu agar batas maksimal defisit diubah maksimal 5% dari PDB," kata Piter.
