Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diharapkan dapat membentuk tim ekonomi yang mumpuni dalam kabinetnya untuk merevitalisasi industri nasional melalui implementasi peta jalan terintegarsi lintas kementerian/lembaga.
Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kinerja sektor manufaktur dalam negeri pada periode pertama kepemimpinan Jokowi masih stagnan dengan ditopang oleh pasar domestik. Pada saat yang sama, katanya, terjadi penurunan daya saing ekspor dan realisasi investasi baru dalam tiga tahun terakhir.
Dia berharap pada masa kepemimpinan baru ini presiden dapat memilih tim ekonomi yang kuat dengan satu paradigma, yakni fokus pada pengembangan sektor manufaktur nasional yang akan menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi.
"Bukan hanya memilih menteri perindustrian, tetapi memilih orang yang tepat untuk seluruh tim ekonomi dengan visi sama bahwa manufaktur harus menjadi main driver untuk pertumbuhan ekonomi," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2019).
Selain itu, Faisal mengatakan pemerintah harus kembali merumuskan kebijakan untuk revitalisasi sektor manufaktur dengan peta jalan yang jelas. Dengan begitu, jelasnya, pelaku usaha dan investor bisa mengkikuti dan terlibat dalam pengembangan industri nasional.
Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah sudah memiliki Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035 yang didukung dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. Dengan revolusi industri 4.0 itu, pemerintah melalui Kemenperin telah menetapkan 5 sektor manufaktur yang akan diutamakan pengembangannya dan menjadi percontohan, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan kimia.
Kendati demikian, Faisal menilai peta jalan dan rencana jangka panjang itu merupakan inisiasi Kemenperin dan kurang fokus pada sektor prioritas. Padahal, katanya, butuh sinkronisasi lintas kementerian/lembaga untuk memacu sektor manufaktur.
"Itu harus menjadi acuan tidak hanya untuk Kemenperin, tetapi juga semua jajaran kabinet, lintas kementerian," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
