Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Meningkat Tajam, Ini Penyebabnya

Produksi hasil hutan bukan kayu atau HHBK mengalami peningkatan taham, Meningkatnya produksi HHBK itu tak lepas dari penerapan sistem informasi sejak Februari lalu. 
Desynta Nuraini
Desynta Nuraini - Bisnis.com 13 Oktober 2019  |  16:29 WIB
Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Meningkat Tajam, Ini Penyebabnya
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Produksi hasil hutan bukan kayu atau HHBK mengalami peningkatan taham, Meningkatnya produksi HHBK itu tak lepas dari penerapan sistem informasi sejak Februari lalu. 

Hal tersebut disampaikan Johan Utama Perbatasari, Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Adapun sistem dimaksud berisi informasi dari masing-masing perusahaan maupun pemasok dengan berbagai jenis HHBK yang dihasilkan.

"Kita menerapkan sistem informasi HHBK mulai Februari. Jadinya seluruh KPH (kesatuan pengelolaan hutan) wajib menginput data HHBK, baik di hutan alam, HPH, HTI. Sangat tajam sekali korelasinya," ujar Johan kepada Bisnis, Jumat.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari (PHPL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), produksi HHBK periode Januari - Agustus 2019 meningkat 82,3 persen menjadi 263.000 ton, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 144.244 ton.

Secara terperinci, produksi getah pada periode tersebut mencapai  81.726 ton, rotan 2.517 ton, damar 258 ton, kulit kayu 471 ton.

Lalu,daun 9.756 ton, biji 35.356 ton, buah 36.207 ton, dan lainnya sebanyak 95.255 ton.

Johan menuturkan selain karena sistem informasi HHBK, pihaknya juga selalu mengadakan evaluasi bersama para direktur terkait seperti Direktur KPH Produksi untuk menggenjot seluruh provinsi agar menginput data HHBK.

"Sehingga kita tahu berapa yang harus dibayar PNBP. Jadi meningkat memang," imbuhnya.

Johan  berharap agar tahun-tahun berikutnya produksi HHBK melesat. Evaluasi, monitoring, dan pendampingan teknis akan digenjot. 

Johan mengaku sudah berbicara dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar di setiap provinsi ada pendampingan, khusus terhadap operator sistem data HHBK. Hal ini dimaksudkan agar mereka semakin paham cara mengoperasionalkan sistem tersebut. 

"Kalau sistem bisa dihapal di luar kepala, saya yakin bisa maju dua kali lipat. HHBK cukup cemerlang," tukasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
hutan

Editor : Saeno
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top