Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan untuk mempercepat implementasi reformasi birokrasi.
Khairul Anwar, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan, baik dalam perizinan, pelatihan, penempatan tenaga kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama.
“Menteri Ketenagakerjaan mengarahkan untuk terus meningkatkan pelayanan agar betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” katanya usai membuka entry meeting Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (8/10/2019).
Khairul menuturkan, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan adalah mengintegrasikan layanan, dan membangun layanan berbasis digital.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan reformasi birokrasi pada aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia.
Seluruh sistem penyelenggaraan pemerintahan diperbaharui agar dapat berjalan baik.
“Salah satu upaya yang dilakukan bersama di Kementerian Ketenagakerjaan adalah identifikasi hal yang sudah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja yang terkait dengan implementasi reformasi birokrasi,” ujarnya.
Reformasi yang dilakukan itu pun telah membuat Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam 3 tahun terakhir.
Khairul juga mengapresiasi evaluasi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), sehingga dapat memotivasi pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus merealisasikan perbaikan, serta inovasi.
“Kami telah menyiapkan berbagai upaya dalam rangka adanya evaluasi dari Kemenpan-RB,” katanya.
Sementara itu, Yusuf Ateh, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan di Kemenpan-RB, mengapresiasi komitmen seluruh pejabat Kementerian Ketenagakerjaan yang melakukan reformasi birokrasi.
“Kehadiran seluruh pejabat dalam evaluasi ini sangat diapresiasi, karena menunjukkan kesungguhan dan komitmen pimpinan tinggi Kementerian Ketenagakerjaan untuk menerapkan reformasi birokrasi,” katanya.
Yusuf menyebut evaluasi akan dilakukan di seluruh unit eselon I Kementerian Ketenagakerjaan. Evaluasi tersebut mencakup implementasi reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan survei integritas jabatan.
Selain itu, pihaknya juga mengevaluasi penerapan zona integritas di BBPLK Bandung, BBPLK Semarang, BBPLK Bekasi, dan Direktorat PPTKA.
“Evaluasi ini bertujuan untuk melihat kemajuan program reformasi birokrasi dengan sasaran utama mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta mampu memberikan layanan publik secara prima kepada masyarakat,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
