Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta Terbitkan Buku Bertajuk Pancasilanomics

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta meluncurkan buku berjudul Pancasilanomics untuk mendorong Pancasila sebagai landasan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 07 Oktober 2019  |  17:08 WIB
Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta Terbitkan Buku Bertajuk Pancasilanomics
Arif Budimanta, Anggota KEIN. - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta meluncurkan buku berjudul Pancasilanomics untuk mendorong Pancasila sebagai landasan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.

Arif menyatakan Pancasila sebagai landasan pengambilan kebijakan ekonomi bertumpu pada sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Menurut dia, sila kedua adalah sila yang memastikan bahwa Pancasila sebagai landasan ekonomi tidak anti pasar.

“Pancasila sebagai platform ekonomi maka inflasi bisa kita jaga dengan baik, stabilitas nilai tukar juga terjaga dengan baik, fundamental ekonomi kita kuat, bahkan pertumbuhan ekonomi bisa dijaga tumbuh lebih tinggi, berkualitas, tidak hanya 5% bahkan bisa 6%, atau 7%,” ujar Arif di Bursa Efek Indonesia, Senin (7/10/2019).

Arif pun menegaskan, yang bertentangan dengan Pancasila adalah pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok orang. Dengan sifat kemanusiaan dan keadilan, dia meyakini bahwa ekonomi Pancasila adalah jalan yang menuju pasar yang sempurna.

Dia juga menegaskan bahwa Ekonomi Pancasila tak lepas dari keseimbangan pasar. Menurut Arif, dalam hal ini akan sia-sia jika pasar seimbang, tetapi kehidupan masyarakat masih terbelah-belah. Terutama antara satu dengan yang lain, ada yang sangat kaya ada yang sangat miskin.

“Jalannya harus keadilan kesempatan equal, kepada setiap pelaku ekonomi,” ungkap Arif.

Sebagai bentuk implementasi, dia menilai para pelaku usaha berskala besar perlu didorong pemerintah berkompetisi dalam level global. Sementara itu untuk UMKM harus didorong pemerintah menjadi pengusaha nasional yang berfungsi menghadapi pengusaha multinasional yang masuk dengan tujuan kemandirian ekonomi domestik.

Dia menilai, Pancasila sebagai landasan ekonomi memang mengandalkan khususnya usaha kecil mikro dan menengah, koperasi, hingga pelaku usaha berskala besar. Saat ini dia memperkirakan jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) sekitar 64 juta, sehingga perlu kebijakan dari pemerintah sebagai bentuk keberpihakan negara.

Dia menambahkan, jika pelaku usaha berskala besar berkompetisi di pasar global, maka pelaku usaha menengah dan kecil harus berkooperasi bersama untuk menguasai pasar dalam negeri. Tujuannya meningkatkan kapasitas produksi kalau meningkatkan kapasitas produksi.

“Artinya dia butuh modal, dia butuh bahan baku, butuh tenaga kerja, barang bisa diekspor, mengurangi impor dan otomatis menggerakan pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5%,” terangnya.

Arif menyatakan buku ini diselesaikan dalam kurun 8 tahun. Pasalnya, buku ini mulai ditulis sejak Arif masih menjadi anggota DPR-RI. Namun ketika Arif masuk ke pemerintahan, Arif melakukan penulisan ulang seiring dengan temuan-temuan baru terkait tantangan ekonomi dalam birokrasi.

Adapun buku ini diterbitkan oleh Megawati Institute. Turut hadir dalam peluncuran buku ini Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ekonom Senior Indef Aviliani, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Arlinda, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
arif budimanta

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top