Indonesia Perlu Percepatan Realisasi Energi Baru Terbarukan

International Institute for Sustainable Development (IISD) menilai Indonesia perlu melakukan upaya pasti dan cepat untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025.
Ni Putu Eka Wiratmini
Ni Putu Eka Wiratmini - Bisnis.com 25 September 2019  |  15:38 WIB
Indonesia Perlu Percepatan Realisasi Energi Baru Terbarukan
Energi terbarukan - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — International Institute for Sustainable Development (IISD) menilai Indonesia perlu melakukan upaya pasti dan cepat untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025.

Senior Advisor IISD Philip Gass mengatakan dunia saat ini sedang berlomba dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan mendorong realisasi EBT. Kondisi tersebut mengharuskan seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk mempercepat realisasi bauran EBT. 

"Kami melakukan interview ke akademisi, industri, pemerintah, lembaga donor, maupun organisasi masyarakat. Semua setuju kita harus mencapai, tetapi bagaimana kita bisa mencapainya lebih cepat," katanya, Rabu (25/9/2019).

Peneliti Utama IISD Anissa Suharsono mengatakan dengan realisasi bauran EBT pada 2017 sebesar 12,2%, akan sulit mencapai target bauran 23% untuk pembangkitan pada 2025 sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 - 2028. Di samping itu, meskipun 23% bauran EBT untuk pembangkitan tercapai, bauran dari batu bara masih mendominasi.

Menurutnya, ada beberapa masalah yang mengakibatkan EBT sulit berkembang di Indonesia, yakni mulai dari persoalan harga di produsen listrik swasta dengan PLN yang masih menjadi tantangan, regulasi yang belum mendukung, batasan teknologi, subsidi penggunaan energi fosil, hingga penggunaan solar sebagai bahan bakar pembangkitan di daerah terpencil.

Ada empat rekomendasi utama yang diusulkan IISD untuk mencapai bauran EBT 23%, yakni menghentikan penggunaan batu bara, memperbesar penggunaan energi matahari, membuat harga listrik yang adil antara fosil dan EBT, serta mulai mentransisi penggunaan biofuel ke bioenergi. 

IISD pun meminta pemerintah untuk membuka metodologi perhitungan biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan serta memasukkan biaya polusi dan karbon yang dihasilkan pembangkitan dalam BPP tersebut. 

"Fokus pada bioenergi yang memanfaatkan limbah dan kalau bisa gunakan sumber daya alam lokal akan lebih efektif. Kebijakan biofuel lebih mahal untuk mewujudkan energi hijau dan kebijakan bioenergi lebih baik," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
energi terbarukan, Biodiesel

Editor : Lucky Leonard

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top