Pengembang Menanti Insentif & Payung Hukum Ibu Kota Baru

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti Hendro S. Gondokusumo mengatakan penawaran dengan kerjasama dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan ibu kota baru cukup menarik bagi pengembang.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com 19 September 2019  |  07:51 WIB
Pengembang Menanti Insentif & Payung Hukum Ibu Kota Baru
Gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota negara. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Pebisnis properti menyambut baik tawaran kerja sama dari pemerintah dalam pembangunan ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, para pebisnis masih menunggu kepastian terkait insentif, dan payung hukum dari pemerintah.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti Hendro S. Gondokusumo mengatakan penawaran dengan kerjasama dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan ibu kota baru cukup menarik bagi pengembang.

Meskipun demikian, sebelum memutuskan untuk terlibat, dia menyatakan para pengembang masih menanti payung hukum, dan insentif dari pemerintah. Selain itu, pemerintah juga diharapkan bisa segera merampungkan rencana induk atau masterplan terkait rencana pembangunan ibu kota baru.

“Jadi, kalau swasta mau diajak planning yang dibuat pemerintah harus jelas, dan matang terlebih dulu. Selain itu, segala perizinannya juga harus dipermudah,” ujarnya pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kadin Indonesia bidang Properti, di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Hendro mengatakan rencana pembangunan ibu kota baru diperkirakan dapat membantu menggairahkan kembali sektor properti yang saat ini tengah lesu. Meskipun demikian, dia belum dapat memastikan seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan sektor properti.

Hendro menyebutkan pertumbuhan sepanjang tahun ini masih stagnan di angka 3,8 persen. Hal itu karena properti perlu waktu panjang untuk proses perencanaan dan dikembangkan dan belum tentu cepat laku.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia MS Hidayat mengatakan swasta akan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ibu kota baru.

Meskipun demikian, untuk menarik minat swasta, dia menilai pemerintah harus memastikan kesiapan lahan terlebih dahulu, dan membangun infrastruktur dasar yang memadai.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ada banyak peluang bisnis yang bisa digarap para pengembang di ibu kota yang baru nantinya.

Dia menuturkan, peluang bisnis di ibu kota negara yang baru cukup menjanjikan, karena ada sekitar 1,5 juta jiwa yang tinggal di kawasan ibu kota baru dengan total luas lahan mencapai 40.000 hektare.

Selain itu, dia menyebut upaya pemindahan ibu kota baru bisa mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha properti baru, karena melihat peluangnya yang cukup menjanjikan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
properti, Ibu Kota Dipindah

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top