Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ikatsi : Kinerja Positif TPT Kuartal II/2019 Bukan Gambaran Utuh Kondisi Industri

Pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil nasional (TPT) pada kuartal II/2019 dinilai tidak bisa menjadi patokan atau gambaran sektor tersebut.
Sejumlah pengurus Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (Ikatsi) berpose bersama setelah memberikan keterangan bersama sejumlah asosiasi dan pelaku usaha dari hulu ke hilir industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam diskusi bertajuk Textiles Media Gathering, Senin (9/9/2019)./Bisnis-Oktaviano DB Hana
Sejumlah pengurus Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (Ikatsi) berpose bersama setelah memberikan keterangan bersama sejumlah asosiasi dan pelaku usaha dari hulu ke hilir industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam diskusi bertajuk Textiles Media Gathering, Senin (9/9/2019)./Bisnis-Oktaviano DB Hana

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil nasional (TPT) pada kuartal II/2019 dinilai tidak bisa menjadi patokan atau gambaran sektor tersebut.

Hal itu dinyatakan Tim Kajian Penyelamatan Industri Tekstil Nasional, Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (Ikatsi), dalam diskusi bertajuk Textiles Media Gathering, Senin (9/9/2019).

Ketua Umum Ikatsi Suharno Rusdi menyatakan bahwa pertumbuhan sektor TPT yang mencapai 20,71% lebih dipengaruhi oleh kenaikan nilai ekspor garmen atau pada sektor hilir. Kondisi berbeda, terjadi di sektor hulu dan antara dengan produksi serat, benang dan kain yang justru cenderung tertekan.

“Jadi pernyataan beberapa pihak bahwa industri TPT nasional dalam kondisi yang baik-baik saja, 100% tidak valid,” tegas Rusdi.

Untuk segera menyelamatkan industri TPT, Rudi mengatakan Ikatsi meminta pemerintah untuk segera menghentikan impor dalam periode waktu tertentu. Pada saat yang sama, pemerintah perlu menyelaraskan sejumlah ketentuan, khususnya terkait aturan impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/2017.

Regulasi tentang perubahan atas Permendag No. 85/2015 itu dianggap sebagai salah satu akar permasalahan dari kondisi tersebut.

“Kami telah menyurati presiden dan beberapa kementerian terkait untuk memperbaiki keadaan ini” kata Rusdi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Galih Kurniawan

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper