Pemerintah Diminta Tegaskan Aturan Terkait Restorasi Hutan

The Nature Conservancy (TNC), organisasi sosial lingkungan yang bekerja untuk menjaga tanah dan air meminta pemerintah membuat aturan yang tegas terkait restorasi guna mengembalikan ekosistem mendekati aslinya.
Desyinta Nuraini
Desyinta Nuraini - Bisnis.com 28 Agustus 2019  |  09:06 WIB
Pemerintah Diminta Tegaskan Aturan Terkait Restorasi Hutan
Foto udara hutan Cikole di dekat Bandung, Indonesia, Selasa (6/11/2018). - Antara/Raisan Al Farisi

Bisnis.com, BOGOR - The Nature Conservancy (TNC), organisasi sosial lingkungan yang bekerja untuk menjaga tanah dan air meminta pemerintah membuat aturan yang tegas terkait restorasi guna mengembalikan ekosistem mendekati aslinya.

Penasihat senior TNC Wahyudi Wardoyo mengatakan di dalam regulasi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri, tidak ada yang menyebutkan secara jelas mengenai restorasi. Adapun yang diatur adalah rehabilitasi, penghijauan, dan reforestasi atau penghutanan kembali.

"Restorasi eksplisit itu tidak ada," tegasnya usai mengisi seminar International Conference of Indonesia Forester Researchers 2019 di IPB International Convention Center, Bogor, Selasa (27/8/2019). 

Sejauh ini, pemerintah baru menetapkan aturan restorasi terhadap gambut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Wahyudi menuturkan pemahaman atau pemaknaan terhadap restorasi masih belum jelas. Mayoritas orang lebih sering mengatakan penghijauan hutan saja.

Untuk itu, perlu ada pemahaman yang lebih jelas mengenai restorasi. Adapun untuk merestorasi setidaknya butuh waktu 250 tahun.

"Kalau kita di tropical rain forest ini keragaman hayatinya tinggi. Kalau itu kita sempitkan, kita akan rugi. Banyak hal yang belum kita tahu bisa-bisa punah," sebut Wahyudi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
hutan, lingkungan hidup

Editor : Lucky Leonard

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top