Menjaga Kedaulatan Sektor Energi

Upaya mengembalikan kedaulatan di sektor energi terus diupayakan pemerintah dengan melakukan beragam strategi agar perusahaan energi dan sumber daya alam pelat merah memiliki peran lebih besar di sejumlah proyek strategis.
David Eka Issetiabudi
David Eka Issetiabudi - Bisnis.com 16 Agustus 2019  |  11:49 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Upaya mengembalikan kedaulatan di sektor energi terus diupayakan pemerintah dengan melakukan beragam strategi agar perusahaan energi dan sumber daya alam pelat merah memiliki peran lebih besar di sejumlah proyek strategis.

Salah satu momentum yang dilakukan pemerintah adalah upaya memberikan pengelolaan Blok Masela kepada Pertamina. Selama ini pembahasan pengembangan Blok Masela terkesan jalan di tempat alias sudah lebih dari 20 tahun mangkrak.

Juli lalu, dengan beberapa pembahasan intensif, revisi rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) Proyek LNG Lapangan Abadi, Blok Masela disahkan.

Presiden Joko Widodo pun melihat langsung penyerahan POD Proyek LNG Lapangan Abadi kepada CEO Inpex Corporation.

Mundur enam bulan sebelumnya, tepatnya pada Desember 2018, divestasi saham PT Freeport Indonesia pun selesai dilakukan. Keberhasilan mengalihkan 51% saham ke PT Inalum tidak bisa dilepaskan dari kerja keras Jonan dan kolega mengawal proses divestasi.

Selain itu, program perluasan mandatory penggunaan campuran biodiesel 20% kepada BBM (B20) berjalan pada 2018, sehingga konsumsi biodiesel mencapai 3,8 juta kiloliter.

Tahun ini, Kementerian ESDM mengawal peningkatan mandatory penggunaan B30 pada 2020. Dengan skema B30, diharapkan konsumsi biodiesel dalam negeri akan meningkat hingga mencapai 6,9 juta kiloliter.

Dengan begitu, total konsumsi biodiesel diperkirakan mencapai 10,7 juta kiloliter.

Jonan menjelaskan, pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30% pada kendaraan merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan impor juga menyediakan BBM yang lebih ramah lingkungan.

“Yang penting komitmen semua pihak harus jalan,” tegasnya.

Selain itu, Jonan juga menjelaskan bahwa mandatory B30 ini juga merupakan langkah konkret pemerintah untuk terus mengembangkan industri kelapa sawit, menyejahterakan petani kelapa sawit, serta menjamin ketersediaan dan kestabilan harga BBM dalam negeri.

Dari segala macam program yang dijalankan dan capaian sejauh ini, tidak lain ditujukan untuk menjadikan sektor ESDM lebih unggul dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

Upaya bersama meningkatkan kesejahteraan, menyerap potensi lokal hingga memangkas impor bahan bakar, jadi momentum untuk unjuk gigi sejauh mana ketahanan energi nasional.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
HUT Kemerdekaan RI

Editor : MediaDigital

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top