Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RAPBN 2020 : Belanja Negara Capai Rp2.528,8 Triliun

Belanja dalam RAPBN 2020 direncanakan mencapai Rp2.528,8 triliun atau 14,5% dari PDB.
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019)./ANTARA FOTO-Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019)./ANTARA FOTO-Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Belanja dalam RAPBN 2020 direncanakan mencapai Rp2.528,8 triliun atau 14,5% dari PDB.

Dengan ini, defisit anggaran pada tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76% dari PDB atau sebesar Rp307,2 triliun dengan pendapatan negara sebesar Rp2.221,5 triliun.

Di hadapan parlemen, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belanja tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial.

Lebih lanjut, belanja negara juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor melalui peningkatan daya saing dan produktivitas, akselerasi infrastruktur, dan penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

Sesuai dengan konstitusi, anggaran pendidikan tetap berada pada angka 20% dari total belanja, atau lebih tepatnya mencapai Rp505,8 triliun.

"[Anggaran pendidikan] meningkat 29,6% dibandingkan dengan realisasi anggaran pendidikan pada 2015 yang sekitar Rp390,3 triliun," ujar Jokowi dalam pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2020 di gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2019).

Melalui anggaran tersebut Jokowi berharap tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dan kemampuan dasar dapat terus dibangun mulai dari usia dini.

Sesuai dengan UU Kesehatan, pemerintah juga mengalokasikan belanja kesehatan sebesar 5% dari belanja negara yang kali ini mencapai Rp132,2 triliun, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan 2015 yang mencapai Rp69,3 triliun.

"Pada 2020, kita terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas," ujar Jokowi.

Untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), pemerintah berencana untuk menganggarkan sebesar Rp858,8 triliun, meningkat 5,4% dibandingkan dengan 2019 dan 37,8% dibandingkan dengan 2015 yang mencapai Rp623,1 triliun.

"Peningkatan alokasi tersebut akan diiringi dengan peningkatan kualitas implementasinya, agar belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dasar publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan," kata Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Muhamad Wildan
Editor : Achmad Aris
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper