Peluang Ekspor Tekstil Akibat Perang Dagang Bisa Terasa pada 2020

Dampak peningkatan permintaan tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki dari Amerika Serikat (AS) akibat kebijakan tarif yang diberikan kepada China, diperkirakan baru terasa pada tahun depan.
Yustinus Andri DP
Yustinus Andri DP - Bisnis.com 14 Agustus 2019  |  15:01 WIB
Peluang Ekspor Tekstil Akibat Perang Dagang Bisa Terasa pada 2020
Pekerja mengawasi mesin bordir komputer di rumah produksi bordir di Jakarta, Senin (15/10/2018). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Dampak peningkatan permintaan tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki dari Amerika Serikat (AS) akibat kebijakan tarif yang diberikan kepada China, diperkirakan baru terasa pada tahun depan.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, produsen TPT Indonesia belum akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan peningkatan tarif impor TPT dan alas kaki oleh AS kepada China sebesar 10% dalam waktu dekat.

Pasalnya, dia menilai, importir TPT dari Paman Sam akan lebih dahulu mencari negara pengganti China yang memiliki ongkos logistik yang lebih bersaing.

Seperti dikutip dari Reuters, AS bakal meningkatkan bea masuk produk konsumsi dari China, termasuk TPT dan alas kaki menjadi 10%. Kebijakan itu rencananya mulai diimplementasikan pada 1 September 2019.

“Saya perkirakan, dampaknya baru terasa paling cepat tahun depan. Sebab, importir TPT AS akan lebih dahulu mengalihkan impornya dari China, ke negara seperti Thailand, Vietnam, Kamboja dan bahkan Bangladesh sebelum akhirnya ke Indonesia,” jelasnya, ketika dihubungi oleh Bisnis.com, Selasa (13/8/2019).

Dia mengatakan pemilihan negara pengganti China sebagai asal impor produk TPT didasarkan pada ongkos logistiknya yang paling mendekati Negeri Panda tersebut.

Menurutnya, ongkos logistik pengiriman TPT dari Vietnam, Thailand, Kamboja dan Bangladesh lebih murah 3%-5% dibandingkan dengan biaya pengiriman barang dari Indonesia.

Di sisi lain, dia mengatakan, pada tahun ini pengalihan impor AS dari China akan lebih banyak dilakukan untuk mencukupi permintaan tambahan atas produk TPT di negara tersebut.

Sebab, lanjutnya, untuk permintaan secara normal, para importir TPT AS telah menandatangani kontrak pembelian hingga akhir tahun pada Juni lalu. 

“Jadi, limpahan permintaan dari AS yang sebelumnya dari China pada tahun ini, mungkin akan lebih banyak didominasi oleh produk yang kualitasnya terbatas, yang sejauh ini banyak diproduksi oleh Vietnam, Thailand dan Bangladesh. Sedangkan untuk produk berkualitas tinggi, importir AS masih akan mengacu kepada Indonesia,” lanjutnya.

Ade memperkirakan pada tahun depan permintaan TPT dari AS akan tumbuh hingga 5%, dengan catatan kebijakan pengenaan bea masuk 10% atas komoditas tersebut kepada China dilanjutkan hingga 2020.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang semester I/2019, ekspor pakaian dan aksesori pakaian rajutan asal RI ke AS meningkat 3,37% secara tahunan menjadi US$1,09 miliar.

Sementara itu, pada periode yang sama, ekspor produk pakaian dan aksesori pakaian bukan rajutan  ke Paman Sam turun 2,66% secara tahunan menjadi US$1,07 miliar.

Kendati demikian, sambung Ade, Pemerintah Indonesia harus mewaspadai dampak negatif kenaikan bea masuk produk TPT dari China oleh AS tersebut.

Pasalnya, dia melihat terdapat potensi, eksportir China hanya akan memanfaatkan Indonesia sebagai lokasi transit ekspor TPT asal negara tersebut sebelum akhirnya dikirim ke AS.

“Jangan sampai, eksportir China hanya mengirimkan barangnya ke Indonesia, lalu menukar surat keterangan asal (SKA) barangnya menjadi berasal dari Indonesia sebelum dikirim ke AS untuk menghindari bea masuk yang tinggi dari AS,” tegasnya.

Praktik tersebut menurutnya sudah pernah terjadi di Vietnam. Fenomena itu dikhawatirkannya justru akan menekan kinerja ekspor Indonesia, lantaran ekspor TPT asal RI didominasi oleh produk yang dibuat di China.

Peluang terjadinya praktik itu cukup besar, lantaran pemerintah memperbolehkan penerbitan SKA oleh pemerintah daerah. Dia khawatir, ada potensi kongkalikong antara pejabat di daerah dengan eksportir asal China, untuk mendapatkan SKA ‘bodong’.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Industri Tekstil

Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top