1. Morgan Stanley: Ekonomi Indonesia 2019/2020 Hanya Tumbuh 5 Persen
Morgan Stanley memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 dan 2020 hanya akan tumbuh 5 persen.
Melalui riset bertajuk 2Q19 GDP eased on inventory destocking, yang dirilis Senin (12/8/2019), kuartal II/2019 Indonesia tumbuh sesuai dengan ekspektasi, yaitu 5,0%Y dibandingkan dengan 5,1% pada kuartal I/2019.
Baca berita lengkapnya di sini.
2. Pengamat Sosial: KPI Tak Berhak Awasi Konten Netflix dan YouTube
Pengamat sosial Maman Suherman, atau akrab disapa dengan Kang Maman, menganggap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tdak berhak mengawasi konten media streaming Netflix, YouTube, maupuan layanan lain yang sejenis.
"KPI itu amanatnya mengawasi televisi dan radio frekuensi publik. Di (ranah) situ, bukan di (ranah) broadband seperti Netflix dan YouTube," kata Maman di sela diskusi "Sarasehan Nasional Penanganan Konten Asusila di Dunia Maya" di Gedung Museum Nasional Jakarta, Senin (12/8/2019).
Baca berita lengkapnya di sini.
3. 3 Bank BUMN Biayai Proyek Listrik Perusahaan Jusuf Kalla Senilai Rp9,8 Triliun
Tiga bank pelat merah terlibat dalam sindikasi kredit senilai US$689,75 juta atau setara Rp9,8 triliun kepada PT Kerinci Merangin Hidro, anak usaha PT Bukaka Teknik Utama Tbk, perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla yang saat ini menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia.
Perusahaan swasta penyalur listrik tersebut mendapatkan pembiayaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagai mandated lead arranger (MLA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai MLA dan bookrunner.
Baca berita lengkapnya di sini.
4. Pendaftaran KJP Plus Anak Penerima Kartu Pekerja Tahap II Dibuka Hari Ini
Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pembukaan pendataran Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahap II untuk anak penerima Kartu Pekerja kembali dibuka mulai 12 Agustus hingga 13 September mendatang.
Adapun persyaratan pendaftaran dapat dibaca selengkapnya di sini.
5. Hong Kong di Titik Kritis
Hong Kong berada di titik kritis setelah wilayah semi-otonomi tersebut dilanda aksi protes sejak dua bulan terakhir.
Gelombang protes antipemerintah yang melumpuhkan aktivitas perekonomian dan transportasi tersebut harus dihentikan, ujar Juru bicara Kantor Urusan Hong Kong dan Makau, Yang Guang, yang disiarkan televisi setempat, Senin (12/8/2019).
Baca berita lengkapnya di sini.
