Polemik Harga Tiket Pesawat : Saatnya Maskapai Memperbaiki Tata Bisnis

Pemerintah menilai polemik harga tiket pesawat yang terjadi sejak Januari 2019 merupakan peluang terbaik untuk memperbaiki tata bisnis transportasi udara nasional.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com 09 Agustus 2019  |  21:04 WIB

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah menilai polemik harga tiket pesawat yang terjadi sejak Januari 2019 merupakan peluang terbaik untuk memperbaiki tata bisnis transportasi udara nasional.

Policy Advisor Kemenko Bidang Perekonomian Lin Che Wei mengatakan bahwa persepsi harga tiket yang mahal saat ini banyak disebut sebagai kondisi yang tidak normal. Namun, bisa juga merupakan kondisi yang normal atau seharusnya terjadi.

"Kondisi normal itu yang dulu saat harga murah atau sekarang yang dinilai mahal. Kita harus gunakan paradigma baru, ini bukan ancaman tetapi peluang," kata Che Wei dalam seminar nasional yang diadakan DPC Peradi Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

Dia menilai pemerintah ingin mencegah terjadinya praktek excessive competition dan no competition. Praktek pertama menyebabkan maskapai terjadi persaingan tinggi dan saling menjatuhkan, sedangkan saat no competition berisiko terjadi pengendalian pasar oleh maskapai. 

Dia menyebut sifat bisnis yang terjadi pada penerbangan yakni pertama, adanya kondisi permintaan yang naik turun secara bersamaan (demand cyclical) atau biasa disebut high dan low season. Kedua, bersifat inventory perishable, yakni kursi yang tidak terjual akan menjadi risiko kerugian.

Che Wei menyebut maskapai perlu melakukan manajemen pendapatan dalam kondisi ini. Maskapai harus memaksimalkan keuntungan dengan cara menjual jumlah kursi dengan berbagai macam harga yang berbeda berdasarkan jenis kelasnya.

Ketika kelompok pasar penerbangan sudah terjadi persaingan yang baik, maka pemerintah tidak perlu campur tangan. Kecuali untuk menjaga kepentingan konsumen dengan menjaga harga tiket melalui batasan tarif.

Namun, dia menilai konsumen yang dilindungi dalam bisnis penerbangan sejatinya tidak mewakili kepentingan rakyat umum. Dari 90 juta penumpang, hanya 25% yang merupakan pengguna yang membiayai perjalanannya sendiri.

"Dari jumlah itu, sekitar 2,2 juta orang atau hanya 10% dari total penduduk Indonesia. Jadi yang ribut-ribut kemarin itu tidak secara penuh merepresentasikan rakyat," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
tiket pesawat, maskapai lcc

Editor : Hendra Wibawa

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top