Bisnis.com, JAKARTA - Dalam ulang tahun ke-53 Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, 5 pilar utama dijadikan landasan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju 2024.
Kelima pilar yang dibangun saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan membentuk fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
Pilar-pilar yang dimaksud antara lain optimalisasi pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM, serta konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan.
Pertama, optimalisasi pembangunan infrastruktur berfokus pada upaya mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur.
Sejak 2016, terhitung 62 proyek strategis nasional (PSN) telah diselesaikan oleh pemerintah.
Pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara bertahap dengan perencanaan yang terintegrasi.
"Pembangunan infrastruktur perlu melahirkan sistem logistik yang lebih maju. Kalau itu kita bisa dorong untuk melahirkan logistik yang murah dan modern maka kita bisa menghasilkan pemanfaatan yang optimal dari infrastruktur kita," ujarnya, Jumat (9/8/2019).
Kedua, implementasi pemerataan ekonomi antara lain dilakukan dengan reformasi agraria yang terdiri dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perhutanan sosial, dan moratorium serta peremajaan perkebunan kelapa sawit.
“Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih berkualitas,” kata Darmin.
Ketiga, Indonesia perlu meminimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek dalam rangka mengatasi saving-investment gap.
Hal ini dilakukan dengan inklusi keuangan melalui utilisasi aset agar akses masyarakat terhadap perbankan meningkat.
"Masih terlalu banyak dana yang tidak mampir di sektor keuangan formal. Banyak yang masih menyimpan uang di lemari lama-lama Jadi tanah. Coba tanya OJK dana pihak ketiga ini? Cuma 7%," kata Darmin.
Keempat, pasar tenaga kerja perlu diefisienkan dan ditingkatkan SDM-nya.
Hadirnya industri 4.0 menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam rangka menyiapkan regulasi yang mampu menyiapkan SDM yang berkualitas.
Cara yang dilakukan oleh pemerintah antara lain merevitalisasi kurikulum agar sesuai kebutuhan industri dan menambah instruktur, membakukan standar kompetensi, membangun platform Job Matching antar-lembaga vokasi dan industri, pembangunan informasi pasar kerja yang efektif dan berkelanjutan, serta membentuk komite vokasi baik di pusat dan daerah.
Terakhir, investasi yang masuk perlu dikonfigurasi untuk mendukung pertumbuhan dan memangkas Incremental Capital-Output Ratio (ICOR).
Lima industri prioritas antara lain makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, serta kimia yang didorong sebagai industri berorientasi ekspor.
“Kelima pilar transformasi ekonomi tersebut perlu dijalankan dengan memperhatikan sinergi dan dukungan dari seluruh sektor maupun stakeholder di bidang ekonomi agar kemudian dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat,” kata Darmin.
