KARTU PRAKERJA: Serikat Pekerja Minta Dimulai 2020, Libatkan Korban PHK

Kalangan pekerja mendesak pemerintah agar kartu prakerja dapat diterapkan mulai tahun depan. 
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 02 Agustus 2019  |  12:29 WIB
KARTU PRAKERJA: Serikat Pekerja Minta Dimulai 2020, Libatkan Korban PHK
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berdialog dengan pekerja konstruksi saat peluncuran sertifikat elektronik tenaga kerja konstruksi Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019). - ANTARA /Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pekerja mendesak pemerintah agar kartu prakerja dapat diterapkan mulai tahun depan. 

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan kartu prakerja ini sangat penting bagi para calon pekerja untuk dapat meningkatkan keterampilannya.

"Jadi memang dengan adanya kartu pra kerja ini akan membantu calon prakerja meningkatkan skill sebelum bekerja," ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (1/8/2019) .

Pihaknya juga meminta pemerintah mulai memetakan calon pekerja seperti apa yang dapat menerima kartu prapekerja ini.

Dia berharap kartu prakerja juga dapat dipergunakan untuk para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Saya minta agar bisa dipakai untuk orang-orang yang terkena PHK agar mereka bisa bekerja kembali, apalagi banyak PHK di tahun ini. Saya minta bisa tahun depan mulai diterapkan," kata Said.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menuturkan pemerintah telah menganggarkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk program kartu prakerja dengan target menyasar 2 juta orang. 

Adapun program kartu prakerja akan diimplementasikan dalam  bentuk pelatihan dan sertifikasi. Saat ini pemerintah masih terus mematangkan program tersebut sehingga dapat diterapkan pada 2020.

"Nanti untuk yang kartu prakerja itu cost-nya termasuk sertifikasi. Jadi kartu prakerja itu ada pelatihannya, ada sertifikasinya," ucapnya. 

Kartu prakerja merupakan upaya pemerintah untuk menggenjot investasi SDM melalui pelatihan di BLK pemerintah, LPK swasta, maupun training center industri.

Hal ini pun merupakan upaya memperkuat investasi SDM secara masif sehingga keterampilan para pekerja meninggkat sehingga juga akan membantu penerima kartu prakerja untuk masuk pasar kerja, alih profesi, maupun berwirausaha.

Adapun target penerima kartu prakerja adalah angkatan kerja baru, skill shifting untuk angkatan kerja lama, dan pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Cuma ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, yang menjalankan atau menyelenggarakan ini siapa," tutur Hanif.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
tenaga kerja, tenaga kerja

Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top