Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Aturan Reekspor Diperbarui, Celah Pelanggaran Impor Ditutup

Kebijakan pemerintah yang memperketat proses ekspor kembali atas barang impor, dinilai tepat untuk menanggulangi pelanggaran dalam proses importasi di Indonesia.
Yustinus Andri DP
Yustinus Andri DP - Bisnis.com 02 Agustus 2019  |  11:35 WIB
Aturan Reekspor Diperbarui, Celah Pelanggaran Impor Ditutup
Petugas Bea dan Cukai Batam memeriksa salah satu dari 65 kontainer yang berisi sampah plastik dari Amerika Serikat yang diduga mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (15/6/2019). - ANTARA/Andaru
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -- Kebijakan pemerintah yang memperketat proses ekspor kembali atas barang impor, dinilai tepat untuk menanggulangi pelanggaran dalam proses importasi di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Benny Soetrisno mengatakan, kebijakan tersebut akan membendung pelanggaran impor yang selama ini terjadi. Adapun, kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.102/2019 tentang Ekspor Kembali Barang Impor.

“Langkah pemerintah sudah tepat. Sebab selama ini, banyak importir yang sengaja kucing-kucingan dengan Direktorat Bea dan Cukai. Banyak yang beralasan sudah mengekspor kembali barang yang diimpornya. Namun karena tidak ada kewajiban melapor ke pabean untuk dicek kembali kebenarannya, tidak seluruh barang diimpor tersebut akhirnya diekspor kembali,” jelasnya, ketika dihubung Bisnis.com, Kamis (1/8/2019).

Dia mengatakan, dengan adanya ketentuan yang baru tersebut, importir tidak dapat secara sembarangan mengimpor barang. Termasuk, ketika mengimpor barang-barang yang tergolong kesehatan serta lingkungan dan sesuai dengan perundang-undangan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan  mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan itu akan membuat para importir nakal kesulitan untuk menghindari larangan mengimpor barang yang ilegal, yang selama ini dapat dikembalikan ke negara asal tanpa perlu ditindak melalui kebijakan reekspor barang yang diimpor. 

“Namun yang perlu pemerintah juga harus memperjelas, bagaimana nasib barang-barang yang akhirnya dilarang diekspor kembali menurut ketentuan baru tersebut. Apakah akan dilelang atau dimusnahkan? Harus ada payung hukumnya juga untuk menindaklanjuti barang yang dilarang direekspor tersebut,” ujarnya.

Dia menilai, peraturan turunan mengenai barang yang diputuskan dilarang diekspor kembali berdasarkan PMK No.102/2019 tersebut, perlu dibuat. Pasalnya, kondisi itu justru akan memunculkan celah baru bagi oknum-oknum yang dapat menyalahgunakan barang yang diputuskan dilarang diekspor kembali. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ekspor
Editor : Wike Dita Herlinda
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top