Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ada 21 Proyek Kemenhub Senilai Rp2,4 Triliun yang Ditawarkan ke Swasta

Kementerian Perhubungan menawarkan investasi sejumlah proyek pengembangan infrastruktur ke investor dengan nilai mencapai Rp2,39 triliun dalam ajang  Investor Gathering Proyek Perhubungan Darat. 
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi. BISNIS/Rinaldi M Azka
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi. BISNIS/Rinaldi M Azka

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan menawarkan investasi sejumlah proyek pengembangan infrastruktur ke investor dengan nilai mencapai Rp2,39 triliun dalam ajang  Investor Gathering Proyek Perhubungan Darat. 

Adapun, proyek tersebut yakni 20 proyek pembangunan terminal bus tipe A dengan total nilai Rp750 miliar dan pembangunan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi yang mencapai Rp1,64 triliun.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menuturkan sejak 2018, pihaknya sudah tidak dapat hanya mengandalkan APBN untuk percepatan pemenuhan pelayanan masyarakat.

Menurutnya, dibutuhkan bantuan swasta dalam memenuhi standar kebutuhan transportasi darat tersebut. Fasilitas tersebut, di antaranya terminal, jembatan timbang, dan dermaga. 

Adapun, Kemenhub sudah mengelola 128 unit terminal tipe A dan rencananya ada 40 terminal yang akan dikembangkan pada 2020.

"Terminal sedang kita dorong kalau terminal yang 20 unit sudah dianggarkan di APBN tahun 2020. Sekarang perencanaan, tadinya itu 40, karena cuma 20 unit yang pakai APBN berarti 20 sisanya terbuka untuk investasi swasta. Skemanya apakah kerja sama pemanfaatan [KSP] atau kerja sama pemerintah dan badan usaha [KPBU]," jelasnya di Jakarta, Rabu (31/7/2019). 

Total investasi dari 20 terminal yang terbuka untuk swasta tersebut mencapai Rp750 miliar atau rata-rata investasi per terminalnya mencapai Rp37,5 miliar.

Saat ini, penawaran itu masuk tahap perencanaan dan pada 2020 langsung pembangunan dnegan rencana lelang pada kuartal IV/2019. Dengan demikian, penandatanganan kontrak dapat dikejar mulai Januari 2020.

"Kemudian, setelah bangunan terminal dengan skema anggaran APBN terkait pengelolaan itu bisa kita serahkan dengan swasta juga. Kita sudah diskusi dengan Kementerian Keuangan [Kemenkeu], karena kalau pengelolaan kita bangun dengan mix use [penggunaan gabungan terminal, tempat tinggal, tempat hiburan] kita tidak punya tenaga banyak makanya kerja sama dengan swasta," paparnya.

Dengan demikian, tegasnya, swasta dapat turut serta membangun sejak awal atau bergabung dalam pengelolaan terminalnya saja.

Dia menyebutkan sudah ada Terminal Tipe A di Sukabumi yang siap dikerjasamakan dengan investor asal Batam yang akan mengkombinasikan fungsi terminal dengan hotel dan mal.

Selain itu, Budi juga menawarkan investasi pembangunan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi yang mencapai Rp1,64 triliun. Balai ini akan berfungsi menguji seluruh kendaraan yang akan diproduksi massal di Indonesia, termasuk kendaraan listrik.

"Kalau di Bekasi ini dari Korea, Jepang, China berminat, di Indonesia banyak Agen Pemegang Merek [APM] dari Jepang mungkin mereka berkepentingan juga," tuturnya.

Adapun, penjaminan investasi, Kemenhub menggandeng PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia untuk menjamin agar proses dan perkembangannya berjalan dengan baik.

"Itu yang menjamin kelangsungan investasi berjalan dan berjalan baik, kan ini butuh waktu beberapa tahun kembalikan dana investor itu," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper