Pemerintah Klaim Sukses Tekan Kerugian Akibat Bencana

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan Indonesia berhasil mengurangi kerugian akibat bencana sampai 0,05%.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 19 Juli 2019  |  16:54 WIB
Pemerintah Klaim Sukses Tekan Kerugian Akibat Bencana
Warga mengamati rumah dan mobil yang rusak akibat longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur, Minggu (2/4). - Antara/Zabur Karuru

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan Indonesia berhasil mengurangi kerugian akibat bencana sampai 0,05%.

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan sebagai negara kepulauan yang terletak di ring of fire, Indonesia harus selalu siap menghadapi risiko bencana.

Menurut Bambang, Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan yang menjanjikan dalam memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptif terkait bencana dalam kurun 2010-2017.

Bambang mengklaim jumlah kematian dan orang hilang per 100.000 orang menunjukkan penurunan dari 0,8% pada 2010 menjadi 0,14% pada 2017.

"Pada periode yang sama, nilai kerugian ekonomi akibat bencana juga menurun dari Rp11,9 triliun menjadi Rp4,7 triliun atau sekitar 0,17% hingga 0,05% dari Produk Domestik Bruto [PDB]," jelas Bambang, Jumat (19/7/2019).

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah berhasil menyelaraskan Strategi Pengurangan Risiko Bencana Nasional dengan Sendai Framework.

Saat ini, seluruh elemen pemerintahan di 34 provinsi telah mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana tersebut.

Bambang menyebut keberhasilan lain juga tercermin dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang angkanya menurun sebesar 16,06% dari 2015 hingga 2017.

Ke depan, untuk meningkatkan kapasitas manajemen bencana, Pemerintah Indonesia memberikan dukungan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan budaya kesadaran dan kesiapsiagaan bencana.

Pertama, menyediakan peralatan bantuan bencana untuk kabupaten atau kota. Kedua, memberikan bantuan sistem informasi yang terintegrasi dengan Pusat Kendali Operasional (Pusdalops) di 30 provinsi dan 104 kabupaten atau kota. Ketiga, pembentukan 594 Desa Tangguh Bencana.

Untuk memastikan prinsip "no one left behind", penanggulangan bencana juga melibatkan para penyandang disabilitas. Namun, Pemerintah Indonesia, kata Bambang, masih perlu memperhatikan beberapa tantangan.

Pertama, perhatian minimum terhadap karakteristik ancaman multibencana dalam kerangka pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Kedua, kurangnya budaya kesiapsiagaan bencana. Ketiga, kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana.

“Strategi ketahanan bencana ke depan adalah penguatan kapasitas manajemen bencana, peningkatan fasilitas dan infrastruktur bencana, manajemen darurat dan pemulihan pascabencana, serta penguatan manajemen bencana,” pungkasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bencana alam

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top