Bisnis.com, JAKARTA -- Pihak swasta bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan ketahanan pangan di wilayah perbatasan, khususnya dari segi pengolahan yang bisa memberi nilai tambah.
Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro mengatakan kontribusi tersebut bisa berdampak positif. Pasalnya, bahan yang dihasilkan petani bisa menjadi produk siap jual dan bernilai tambah sehingga membantu penguatan distribusi dan mencari pasar di luar pasar lokal.
“Yang menjadi masalah sekarang adalah daerah perbatasan itu jauh, terpencil, sarana pendukungnya masih kurang.” katanya, Selasa (16/7/2019).
Untuk itu, menurutnya, dibutuhkan pengusaha yang memang telah berpengalaman dan memiliki modal kuat serta memiliki visi untuk berkontribusi membantu mengatasi disparitas yang terjadi antara kota maju dan kawasan perbatasan.
Ketua Komite Tetap ICT Agribisnis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Andi B. Sirang menyebutkan ada sejumlah hal yang harus dipenuhi jika pemerintah hendak mengajak swasta ikut dalam pembangunan ketahanan pangan di kawasan perbatasan.
Sejumlah hal tersebut antara lain iklim usaha yang kondusif, kemudahan berusaha, pemetaan kebutuhan yang jelas, dan infrastruktur .
Baca Juga
“Pengusaha selalu melihat sesuatu dari segi logika bisnis. Dia enggak bisa keluar dari situ. Jadi, sepanjang menguntungkan untuk satu bidang usaha daerah di perbatasan, pasti didatangi pengusaha,” katanya.
Menurut Andi, pemenuhan kebutuhan pangan di satu daerah bisa dilakukan melalui dua hal berbeda, yakni melakukan penanaman langsung di lokasi yang membutuhkan atau melakukan pengadaan barang kebutuhan pangan dari daerah lain.
Untuk menjalankan salah satu atau kedua solusi ini, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengentaskan ketimpangan antar wilayah dan menciptakan keadilan, memang tidak bisa bekerja sendiri dan harus melibatkan pengusaha
