Pemerintah Antisipasi dan Mitigasi Dampak Kekeringan. Ini yang Dipersiapkan

Ketersediaan air akan terus dipantau pada bendungan, embung, dan danau. Masyarakat juga perlu menjaga sumber air bersih dengan membuat sumur bor.
Rivki Maulana
Rivki Maulana - Bisnis.com 17 Juli 2019  |  13:45 WIB
Pemerintah Antisipasi dan Mitigasi Dampak Kekeringan. Ini yang Dipersiapkan
Petani membajak sawahnya yang mengalami kekeringan di Persawahan kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/7/2019). - ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan langkah antisipasi dan mitigasi dampak kekeringan dengan terus memantau ketersediaan air pada tampungan.

Hal ini dilakukan sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar pasokan air bersih untuk rumah tangga maupun pasokan air untuk irigasi dijaga seiring memasuki musim kering.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa ketersediaan air akan terus dipantau pada bendungan, embung, dan danau. Masyarakat juga perlu menjaga sumber air bersih dengan membuat sumur bor.

“Saat terjadi kekeringan, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas, baru setelah itu untuk irigasi lahan pertanian," ujarnya melalui siaran pers, Rabu (17/7/2019).

Dia menjabarkan, saat ini ada 231 bendungan di Indonesia dan 16 di antaranya berkategori bendungan utama.

Kategori ini memiliki parameter kapasitas bendungan di atas 50 juta meter kubik. Selain itu, ada 215 bendungan dengan kapasitas tampung di bawah 50 juta meter kubik.

Basuki menuturkan bahwa debit air delapan dari 16 bendungan utama tercatat normal. Kedelapan bendungan itu yakni Cirata, Saguling, Betutegi, Wadaslintang, Bili-Bili, Kalola, Way Rarem, dan Ponre-Ponre.

Sementara itu, delapan bendungan lainnya tercatat di bawah normal, yakni Jatiluhur, Kedungombo, Wonogiri, Sutami, Wonorejo, Cacaban, Selorejo, dan Batu Bulan.

Per 30 Juni 2019, volume ketersediaan air dari 16 bendungan utama mencapai 3,85 miliar meter kubik atau 65 persen dari tampungan efektif sebesar 5,93 miliar meter kubik. Luas area yang bisa dilayani oleh 16 bendungan mencapai 403.413 hektare.

Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi menambahkan, bendungan dengan kondisi di bawah rencana akan mengalami penyesuaian pola tanam yang pengaturannya di tentukan oleh perkumpulan petani pengguna air atau P3A.

Dia menerangkan, Kementerian PUPR juga memantau ketersediaan air dari 1.922 embung yang terdiri atas 1.214 embung berfungsi normal (63,20 persen) dan 708 embung mengalami penurunan fungsi (36,80 persen).

Rata-rata seluruh embung mampu menyediakan air hingga 2 bulan—3 bulan dengan total ketersediaan air 208 juta meter kubik.

Kementerian PUPR juga menyiapkan pompa sentrifugal berkapasitas 16 liter per detik untuk menjaga ketersediaan air bersih konsumsi masyarakat. Pompa yang disiapkan mencapai 1.000 unit yang tersebar di 34 provinsi.

“Tentunya apabila di situ memang ada air. Air bisa air tanah maupun bisa dari suatu sungai yang memang masih ada,” tutur Yogi.

Sementara untuk daerah yang memiliki curah hujan relatif sedikit sehingga cadangan air tanah terbatas, misalnya, Gunung Kidul, Kementerian PUPR membuat sumur bor dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian potensi sumber air di sekitar.

Kemudian dilakukan optimalisasi pemanfaatan sumur bor yang telah tersedia sebanyak 7.471 sumur bor, tersebar di 34 provinsi.

Pada 2019, Kementerian PUPR melakukan pembangunan sumur bor baru sebanyak 428 titik.

Kementerian PUPR juga menyediakan dukungan sebanyak 242 unit mobil tangki air dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Kapasitas ini bisa melayani 1.300 jiwa per mobil tangki air/hari.

Adapun, perkiraan kebutuhan air minum untuk masyarakat terdampak kekeringan sebesar 31.000 meter kubik/hari sehingga ditargetkan 1.674 unit mobil tangki air dapat didistribusikan termasuk dukungan dari pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kemarau, kekeringan

Editor : Zufrizal

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top