Bisnis.com, JAKARTA–Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan postur pendapatan dan belanja negara dalam APBN 2019 perlu diubah dengan rancangan yang lebih realistis.
Menurutnya, asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebaiknya dipatok di angka 5%.
"Upaya revisi APBN juga diperlukan untuk mengantisipasi pelebaran defisit dan kenaikan utang," kata Bhima kepada Bisnis, Selasa (16/7/2019).
Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi semester I/2019 dan outlook APBN 2019 masih sejalan dengan APBN yang sudah ada.
Kondisi ekonomi makro pun masih dalam rentang proyeksi yang telah ditetapkan dan kondisi APBN 2019 disebut sama dengan kondisi tahun sebelumnya.
Terkait hal tersebut, Bhima mengatakan kondisi 2019 berbeda dengan 2018. Pada tahun 2018 Indonesia menikmati windfall harga minyak dan pelemahan rupiah yang menguntungkan pendapatan negara.
Sebaliknya, tahun ini harga minyak menurun dan rupiah pun lebih kuat dibandingkan dengan yang diasumsikan.
Lebih lanjut, pemerintah tahun ini juga perlu membayar selisih BBM penugasan amanat Perpres No. 43/2018. Pada tahun 2018, pemerintah membayar piutang BBM tahun 2017 sebesar Rp44 triliun.
"Artinya untuk 2019 piutangnya yang dibayar tahun 2018. Jadi saat itu kan kondisi rupiah sedang melemah dan ICP tinggi. Bisa jadi yang disetor tahun 2019 lebih besar dari 2018," katanya.
