Intevensi Pemerintah Kendalikan Harga Pangan Dinilai Belum Efektif

Sejumlah upaya pemerintah untuk melakukan kebijakan di sektor pangan dinilai belum efektif untuk menstabilkan harga komoditas itu di tingkat petani maupun konsumen.
Yustinus Andri DP
Yustinus Andri DP - Bisnis.com 13 Juli 2019  |  12:57 WIB
Intevensi Pemerintah Kendalikan Harga Pangan Dinilai Belum Efektif
Pedagang melayani pembeli buah kolang kaling di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/5/2019). - ANTARA/Maulana Surya

Bisnis.com, JAKARTA--Sejumlah upaya pemerintah untuk melakukan kebijakan di sektor pangan dinilai belum efektif untuk menstabilkan harga komoditas itu di tingkat petani maupun konsumen.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan fenomena yang terjadi saat ini adalah kenaikan harga di tingkat konsumen sering kali tidak mempengaruhi harga di tingkat petani. Namun jika harga di tingkat konsumen turun, petani akan langsung merasakan dampak pada berkurangnya penghasilan.

“Kondisi ini berarti membuat konsumen maupun petani berada posisi yang tidak menguntungkan,” jelasnya, seperti dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (13/7/2019).

Dia melanjutkan, salah satu penyebabnya adalah masih di seputar harga pembelian bahan pangan yang harus sesuai dengan regulasi pemerintah yaitu harga pembelian pemerintah (HPP). Penetapan HPP ini mengakibatkan terbatasnya ruang swasta untuk terlibat dalam pasar pangan.

Di sisi lain, faktanya HPP yang harusnya melindungi petani justru seringkali menjadikan petani sebagai pihak yang paling dirugikan. Belum lagi rantai distribusi yang panjang yang mengakibatkan harga di tingkat konsumen menjadi mahal.

Menurutnya selain penerapan HPP, sektor pangan masih juga kerap terkendala masalah cuaca. Ketika musim panen, yang terjadi adalah harga justru jatuh. Namun ketika tidak musim panen, harga naik.

Siklus seperti ini, lanjutnya, yang harus dihentikan oleh pemerintah. Untuk itu, sektor pangan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus menyadari bahwa mereka tidak dapat berjalan sendiri. Kerjasama yang strategis dengan pihak swasta dapat menjadi solusi untuk mencapai ketahanan pangan.

“Salah satu yang dapat dimanfaatkan dari kerjasama dengan sektor swasta adalah dalam hal teknologi, khususnya dalam perbaikan dan peningkatan infrastuktur. Contohnya dalam masalah produksi beras yang kerap terkendala pada infrastruktur paska panen dan juga masalah pergudangan. Akhirnya, dengan melihat fakta yang ada, perbaikan dalam sektor pangan dapat berdampak baik bagi peningkatan konsumsi rumah tangga dan tentunya dapat menekan inflasi,” jelasnya.

Adapun, sektor pangan merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar inflasi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pangan pada Juni 2019 mengalami inflasi sebesar 1,63% atau terjadi kenaikan indeks dari 152,04 pada Mei 2019 menjadi 154,52 pada Juni 2019. Semakin tinggi laju inflasi akan berdampak pula bagi penurunan daya beli masyarakat.

“Mereka yang tergolong ke dalam masyarakat miskin adalah yang paling terdampak dengan tingginya harga pangan. Dengan penghasilan yang mereka miliki, kalau mereka hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, maka mereka akan sulit memenuhi kebutuhan lainnya seperti untuk pendidikan dan juga kesehatan,” tandasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
harga pangan

Editor : M. Taufikul Basari
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top