Bisnis,com, JAKARTA — Badan Pengatur Jalan Tol menunggu usulan prakarsa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan wacana pembangunan jalan tol di wilayah utara provinsi itu yang digulirkan Gubernur Ridwan Kamil.
Keberadaan jalan tol baru di kawasan pantai utara Jabar yang diprioritaskan bagi industri diyakini bisa mengurangi beban jalan tol Cipularang atau Cikampek.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan bahwa sampai dengan saat ini prakarsa pembangunan jalan tol baik oleh Pemprov Jabar maupun badan usaha belum sampai ke pihaknya sehingga BPJT belum dapat menindaklanjutinya.
"Prakarsa belum masuk, biasanya yang mengajukan badan usaha, bukan pemerintah daerah. Jadi, kalau badan usahanya ada minat prakarsa, nanti badan usaha mengajukan ke menteri [Menteri PUPR], menteri ke Dirjen Pembiayaan Infrasturktur dan ke [Dirjen] Bina Marga. Evaluasi teknis [dari] kami, setelah itu akan terima dokumen jadi," ujarnya, akhir pekan lalu.
Menurut Danang, pemerintah daerah juga bisa menjadi sponsor karena mereka telah memiliki badan usaha yang bisa segera diproses, hanya tinggal membentuk konsorsium. Namun, apabila badan usaha pemerintah daerah ingin maju tanpa konsorsium, harus ada penguatan di sisi modal sehingga ruang untuk melakukan investasi masih tersedia.
"Akan tetapi, kalau kita lihat sampai hari ini mereka masih belum bisa jadi proyek sponsor sehingga harus menggandeng swasta lainnya," tuturnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan bahwa jalan tol baru di wilayah utara Jabar dibutuhkan karena bisa mengurangi beban jalan tol Cipularang atau jalan tol Cikampek—Palimanan.
"Saya sudah diskusi dengan Ibu Cellica [Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana] untuk membangun tol baru di utara Jabar. Jadi truk dari kawasan industri jangan lewat tol Cipularang. Masih kita hitung dulu," katanya beberapa waktu lalu.
Dengan dibangunnya jalan tol baru, distribusi barang dari kawasan industri di Karawang atau Bekasi bakal lebih mudah.
