Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kerap Jadi Sasaran Tembak Tiket Pesawat Mahal, Kemenhub Usulkan Ini

Langkah itu diharapkan mengurangi beban operasional maskapai sehingga harga tiket pesawat dapat diturunkan.
Sri Mas Sari
Sri Mas Sari - Bisnis.com 19 Juni 2019  |  10:52 WIB
Ilustrasi - Pesawat Airbus A320 Neo milik maskapai Citilink di Hangar 4 GMF terparkir sesaat setelah penyambutan, Tangerang, Banten, Jumat (24/2). - Antara/Lucky R.
Ilustrasi - Pesawat Airbus A320 Neo milik maskapai Citilink di Hangar 4 GMF terparkir sesaat setelah penyambutan, Tangerang, Banten, Jumat (24/2). - Antara/Lucky R.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah menggodok rancangan peraturan pemerintah yang mengatur pembebasan pajak pertambahan nilai pembelian suku cadang, pembelian pesawat, dan sewa pesawat. Langkah itu diharapkan mengurangi beban operasional maskapai sehingga harga tiket pesawat dapat diturunkan.

Upaya itu dikemukakan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti, menanggapi pendapat sejumlah anggota Dewan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (18/6/2019).

Menurut dia, Kemenhub telah membahas RPP itu bersama Kementerian Keuangan. "Mudah mudahan PP itu bisa segera diterbitkan sehingga bisa membantu maskapai untuk pengurangan biaya suku cadang," ujarnya.

Polana memaparkan, nilai tukar rupiah dan harga avtur merupakan dua komponen dominan harga tiket pesawat. Namun di luar itu, pajak juga menjadi komponen yang cukup berpengaruh terhadap harga tiket.

Ketiga komponen itu berada di luar kuasa Kemenhub. Sayangnya, lanjut Polana, Kemenhub selama ini paling sering menjadi sasaran tembak. Dia menyadari perlu ada komunikasi antarkementerian.

"Biaya pengoperasian pesawat bukan hanya di bawah kendali kami, tetapi banyak kementerian lain yang mempunyai kontribusi cukup signifikan," ujarnya.

Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing sempat mengatakan Kemenhub dapat memberikan masukan kepada Kemenkeu agar PPN suku cadang pesawat dapat dibebaskan. Pemerintah tidak bisa hanya berdalih nilI tukar melemah dan harga avtur tinggi, padahal ada komponen lain yang dapat ditekan.

"Jadi, memang hanya Kementerian Perhubungan yang diserang publik, tapi Kementerian Perhubungan bisa memberi masukan ke Kementerian Keuangan, ke Dirjen Pajak, apa-apa saja yang tidak perlu PPN 10%. Tolong dikaji kembali," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi V Lazarus mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat telah mendatangkan efek domino, yakni gangguan pada dunia pariwisata, perhotelan, dan restoran. Menurut dia, dampak ini harus segera ditangani agar tak meluas.

Komisi V mengagendakan rapat gabungan dengan Komisi VI, VII, dan mitra kerja ketiga komisi untuk lebih lanjut membahas harga tiket pesawat.


Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kemenhub tiket pesawat pembebasan pajak
Editor : Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top