OPINI: Menjaga Momentum Pertumbuhan

Sesungguhnya, guncangan perdagangan tak ubahnya pembalikan pasokan, dan itu berarti ada risiko lebih besar pada sisi inflasi, karena faktor cost push inflation. Hal inilah yang harus diwaspadai oleh semua negara yang terlibat dalam pusaran perang dagang Amerika Serikat-China.
Ryan Kiryanto, Kepala Ekonom BNI
Ryan Kiryanto, Kepala Ekonom BNI - Bisnis.com 12 Juni 2019  |  13:47 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada kuartal I/2019 tercatat 5,07% (yoy) mengindikasikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi nasional terus terjaga, meskipun melambat daripada pertumbuhan kuartal IV/2018 sebesar 5,18% (yoy). n

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada kuartal I/2019 tercatat 5,07% (yoy) mengindikasikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi nasional terus terjaga, meskipun melambat daripada pertumbuhan kuartal IV/2018 sebesar 5,18% (yoy).

Pertumbuhan yang melambat tidak terlepas dari pengaruh pola musiman awal tahun serta dampak perbaikan pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah dari perkiraan. Berbagai lembaga internasional, di antaranya Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia mengonfirmasi hal ini.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2019 ini terutama ditopang oleh permintaan domestik yang tetap baik dipengaruhi konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan konsumsi rumah tangga.

Pertumbuhan konsumsi LNPRT meningkat dari 10,79% (yoy) pada kuartal IV/2018 menjadi 16,93% (yoy) pada kuartal I/2019, dipacu belanja konsumsi terkait persiapan penyelenggaraan pemilu 2019.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga tetap baik, yakni 5,01% (yoy) pada kuartal I/2019, meskipun melambat dibandingkan dengan kondisi kuartal IV/2018 sebesar 5,08% (yoy). Kinerja konsumsi rumah tangga yang baik didukung inflasi yang terkendali, serta pendapatan masyarakat dan tingkat keyakinan konsumen yang membaik.

Selain itu, permintaan domestik juga ditopang pertumbuhan investasi bangunan yang masih tinggi. Adapun kinerja ekspor neto tercatat positif akibat penurunan impor, di tengah ekspor yang menurun sejalan dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan harga komoditas.

Secara umum kinerja perekonomian Indonesia kuartal I/2019 bisa dibilang tetap positif, di tengah perkembangan ekonomi dunia yang bergerak melemah. Masuk akal jika Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 ini akan berada di titik tengah ke bawah dari kisaran sebelumnya sebesar 5,0%—5,4%.

Tak pelak, BI harus lebih proaktif menelurkan berbagai bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan menopang pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan BI, pemerintah, dan otoritas terkait juga harus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi berlanjut.

PERINGATAN DINI

Adalah seorang ekonom dari Universitas Harvard, yakni Carmen Reinhart, yang meyakini bahwa selain risiko perang dagang Amerika Serikat versus China dan prospek kebijakan moneter yang tidak pasti, maka ancaman besar bagi ekonomi global adalah perlambatan ekonomi China yang bisa lebih buruk daripada yang terlihat saat ini.

Menurutnya, kekhawatiran terbesar saat ini adalah perlambatan ekonomi di China yang lebih dalam dan bertahan lebih lama, karena hal itu akan berlanjut ke banyak aspek lainnya. Perang perdagangan AS-China belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda, dan kerugian ekonomi global akan mencapai US$600 miliar jika konflik memburuk.

Bahkan sebelum eskalasi sengketa dagang terbaru, ekonomi China sudah kehilangan momentum, sebagaimana tecermin oleh rilis data April yang lebih lemah dari yang diperkirakan.

Reinhart, ekonom dengan spesialisasi keuangan internasional yang terkenal berkat uraiannya tentang krisis keuangan terakhir, berpendapat bahwa bank sentral seperti Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa (ECB) kemungkinan akan “bersabar.”

Namun “kesabaran” itu karena adanya sinyal yang menunjukkan kemungkinan perlambatan ekonomi di AS pada paruh kedua 2019, kendati pasar tenaga kerja masih kuat. Meskipun banyak yang memfokuskan dampak perang dagang pada pergeseran rantai pasokan, dampak ketidakpastian pada investasi, dan efek harga dari kenaikan tarif oleh pemerintah AS atas produk impor dari China, namun sesungguhnya guncangan perdagangan tak ubahnya pembalikan pasokan, dan itu berarti ada risiko lebih besar pada sisi inflasi, karena faktor cost push inflation. Hal inilah yang harus diwaspadai oleh semua negara yang terlibat dalam pusaran perang dagang tersebut.

Dalam situasi seperti ini, kebijakan makro-prudensial menjadi penting untuk diluncurkan guna memperkuat kebijakan moneter melalui jalur suku bunga acuan atau referensi di tengah perekonomian yang terbuka saat ini. Faktanya, dalam dekade terakhir ini penggunaan kebijakan makroprudensial telah meningkat.

Tidak hanya di Asia, tetapi juga di Amerika Latin, telah terlihat lebih banyak penekanan pada langkah-langkah makroprudensial untuk membatasi risiko valuta asing, membatasi paparan risiko keuangan yang tidak semestinya dalam tempo singkat, dan mencoba untuk mempertahankan stabilitas aliran modal ke sektor perbankan.

Pendekatan kebijakan makroprudensial telah digunakan oleh emerging market (EM) dengan lebih luas dan lebih intensif. Dengan kebijakan ini, potensi aliran modal keluar (capital outflows) bisa dicegah sehingga stabilitas sistem keuangan suatu negara bisa dicapai. Hanya saja, bank-bank sentral harus memperhatikan “stok amunisi” (cadangan devisa) yang dimiliki untuk menghadapi tekanan eksternal yang masih kuat.

Dalam paparan terbaru edisi Mei 2019 oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD-Organisation for Economic Co-operation and Development), ditekankan bahwa ketika berbagai kebijakan ekonomi telah dikeluarkan, namun perekonomian suatu negara belum beranjak, maka diperlukan dorongan dari kebijakan fiskalnya.

Di sini anggaran yang tertuang dalam APBN 2019 bisa menjadi stimulus tambahan untuk mendorong perekonomian nasional. Belanja negara yang totalnya Rp2.461,1 triliun bisa menjadi amunisi untuk menggerakkan perekonomian. Di dalamnya ada belanja kementerian/lembaga, dan juga belanja pemerintah daerah, yang jika diserap tepat waktu dan optimal akan menjadi dorongan bagi kegiatan perekonomian.

Dukungan kebijakan moneter oleh bank sentral pun sudah tampak nyata baik dari sisi kebijakan suku bunga maupun kebijakan makroprudensial, serta bauran kebijakan di antara keduanya. Sejak suku bunga acuan naik sebesar 175 basis poin sejak 2018 lalu dari 4,25% menjadi 6% saat ini, terus dipertahankan oleh BI karena dibutuhkan untuk memperkuat kestabilan eksternal dan menjaga momentum pertumbuhan.

BI pun lebih agresif menelurkan kebijakan makroprudensial terutama untuk membantu sektor perbankan dalam pengelolaan likuiditas sehingga ruang ekspansi kredit tetap terbuka lebar untuk menggairahkan dunia usaha. Kebijakan yang lentur ini diperlukan mengingat potensi pengetatan likuiditas dalam jangka pendek dapat terjadi karena struktur mikro pasar uang yang sangat tersegmentasi, di mana likuiditas tidak terdistribusi secara merata pada sistem perbankan secara menyeluruh. Tepat jika BI selaku bank sentral terus aktif melakukan beberapa upaya guna menjaga ketersediaan likuiditas perbankan.

Tercatat BI mulai aktif melakukan ekspansi moneter sejak pertengahan 2018 silam dan mulai mengaktifkan mekanisme Operasi Pasar Terbuka (OPT) ekspansi secara reguler sejak Januari 2019 lalu. Penguatan strategi operasi moneter dilakukan tanpa harus mempengaruhi atau mengubah stance kebijakan moneter yang cenderung longgar atau dovish. Selain untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas, strategi ini juga mendukung pendalaman pasar keuangan.

Hal itu diwujudkan dalam bentuk perubahan paradigma lama, yakni one way monetary operation, menuju ke paradigma baru, yakni two ways monetary operation. Implementasi penguatan strategi operasi moneter dimaksud dilakukan BI mulai 6 Mel 2019 lalu.

Di sini, yang dimaksud dengan two way monetary operation adalah meredistribusi likuiditas, yaitu menyerap likuiditas dari bank yang memiliki ekses likuiditas (sebagai instrumen kontraksi) dan menginjeksi ke bank yang kekurangan likuiditas (sebagai instrumen ekspansi).

Kini ekspektasi pelaku usaha terhadap kebijakan bank sentral makin menguat pada stance penurunan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate. Pertimbangannya adalah ekspektasi inflasi yang rendah berkisar 3,0-3,3% tahun ini sehingga BI memiliki ruang penurunan setidaknya 25 basis poin menjadi 5,75% jelang akhir tahun ini. Dengan asumsi penurunan suku bunga acuan akan menjadi referensi perbankan menurunkan suku bunga, maka hal ini akan mendorong para pencari modal memburu pinjaman dari perbankan.

*) Artikel dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi Rabu (12/6/2019)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pertumbuhan Ekonomi, opini, perang dagang AS vs China

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top