Tiket Pesawat Mahal, PHRI Dorong Pemerintah Terapkan Open Sky Policy untuk Maskapai Asing

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mendorong upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menerapkan sistem open sky atau kebijakan membuka wilayah udara di Indonesia termasuk untuk maskapai asing.
Deandra Syarizka
Deandra Syarizka - Bisnis.com 02 Juni 2019  |  11:18 WIB
Tiket Pesawat Mahal, PHRI Dorong Pemerintah Terapkan Open Sky Policy untuk Maskapai Asing
Pesawat udara berada di kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat (8/3/2019). - ANTARA/Fikri Yusuf

Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mendorong upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menerapkan sistem open sky atau kebijakan membuka wilayah udara di Indonesia termasuk untuk maskapai asing.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menduga tingginya harga tiket disebabkan kurangnya persaingan maskapai di Indonesia. Dirinya pernah mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka kerja sama dengan maskapai asing agar melebarkan ekspansi ke Indonesia.

"Kami pernah mengusulkan ke pemerintah agar membuka pintu masuk regional airlines ke Indonesia untuk menambah rute domestik. Bisa saja itu Jetstar, AirAsia, dan lainnya. Jadi ini tentu saja kabar yang sangat menggembirakan,"ujarnya, melalui keterangan resmi, Minggu (2/6/2019).

Hariyadi mengatakan, hingga saat ini harga tiket pesawat masih terlalu mahal. Menurutnya, mahalnya tiket ini mempengaruhi bagi dunia usaha pariwisata terutama untuk jasa travel dan penginapan.

"Dengan tingginya harga tiket pesawat ini sudah tentu ada pengaruhnya bagi industri perhotelan. Yang jelas menyebabkan okupansi turun," ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini mengatakan, dengan hanya ada dua maskapai penerbangan di Indonesia maka dinilai kurang ada persaingan yang sehat.

Menurutnya, kondisi pasar duopoli memunculkan kerentanan persaingan harga yang tidak sehat dalam suatu industri. Ketika misalnya salah satu pelaku usaha menerapkan kenaikan harga, maka pelaku usaha yang lain tidak serta merta akan mempertahankan harga.

"Justru, pemain lain bisa saja melakukan kenaikan harga juga, meski tidak setinggi pemain sebelumnya. Hal ini lantaran pemain itu melihat ada peluang untuk tetap mendapat keuntungan dalam persaingan yang pasarnya dikuasai oleh dua pemain saja. Masyarakat jadi tidak ada pilihan," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan akan menerapkan sistem open sky. Caranya, dengan mengundang maskapai asing masuk ke Indonesia. Sebab, semakin banyak maskapai, harga tiket pesawat akan semakin bersaing.

Presiden Jokowi juga mengakui pemerintah telah berupaya menurunkan harga tiket pesawat. Langkah yang telah ditempuh seperti menurunkan Tarif Batas Atas (TBA) dan menaikkan Tarif Batas Bawah (TBB).

Kemudian, harga avtur juga telah diturunkan karena dinilai berkontribusi hampir 40 persen terhadap total biaya yang ditanggung maskapai penerbangan.

"Tarif Batas Bawah dan harga avtur kan sudah diturunkan, hanya tidak kembali ke harga semula. Memang harga tiket pesawat masih belum kembali ke titik normal. Mungkin kompetisinya kurang banyak," ujar Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, industri penerbangan Tanah Air saat ini dikuasai dua pemain besar, yakni Lion Air Group (Lion Air, Batik Air, dan Wings Air) dan Garuda Indonesia Group (Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, dan Nam Air). Terbatasnya pemain di industri penerbangan berdampak pada penentuan harga tiket pesawat yang kurang kompetitif.

"Kita akan perbanyak kompetisi ini, sehingga mereka [maskapai] akan semakin efisien. Saya kira di dalam negeri sendiri kalau ada kompetisi kan bagus," kata Presiden Jokowi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pariwisata, tiket pesawat

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup