Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Pangkas Porsi SBN Valas

Pemangkasan porsi valuta asing (valas) dalam Surat Berharga Negara terus berlanjut. Pengurangan itu tertuang dalam naskah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2020.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 21 Mei 2019  |  13:54 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyerahkan berkas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 kepada pimpinan Sidang Paripurna DPR Utut Adianto (kedua kanan), Bambang Soesatyo (kedua kiri) dan Fadli Zon di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5/19). - ANTARA/Puspa Perwitasari
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyerahkan berkas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 kepada pimpinan Sidang Paripurna DPR Utut Adianto (kedua kanan), Bambang Soesatyo (kedua kiri) dan Fadli Zon di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5/19). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Pemangkasan porsi valuta asing (valas) dalam Surat Berharga Negara terus berlanjut. Pengurangan itu tertuang dalam naskah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2020.

"Langkah ini sebagai mitigasi atas masih tingginya risiko nilai tukar dan volatilitas global pada tahun depan," tulis Kemenkeu dalam naskah yang dikutip Bisnis.com, Selasa (21/5/2019).

Dengan kebijakan pembiayaan yang akan ditempuh pemerintah, hal ini akan semakin memperkecil porsi utang valas dalam struktur utang Indonesia.

Di sisi lain, Surat Berharga Negara atau SBN tetap menjadi instrumen utama yang akan digunakan pemerintah dalam menutup defisit APBN 2020. Dengan demikian, pemerintah akan memperbesar porsi SBN berdenomisasi rupiah dalam struktur utang.

Dalam catatan Bisnis, porsi valas dalam struktur utang valas tercatat mengalami penurunan selama tujuh tahun belakangan. Porsi utang valas paling besar terjadi pada 2013 dengan jumlah sebesar 46,76 persen.

Namun demikian, sejak 2015 utang dalam bentuk valas terus menciut dari 44,55 persen menjadi 42,57 persen pada 2016, kemudian pada 2017 turun menjadi 41,26 persen, dan pada tahun lalu tersisa 40,97 persen.

"Penerbitan SBN dalam denominasi rupiah sejalan dengan komitmen pemerintah dalam pendalaman pasar keuangan domestik," ujar Kemenkeu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Obligasi apbn valas sbn surat berharga negara
Editor : Tegar Arief
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top