Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tingkat Kepuasan PKH Capai 93,2%

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, menunjukkan soliditas dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan.nnHal tersebut terlihat dari riset independen Kementerian Sosial dan Bill & Melinda Gates Foundation yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para KPM atas pelaksanaan PKH di Tanah Air mencapai 93,2%.
Puput Ady Sukarno
Puput Ady Sukarno - Bisnis.com 03 Mei 2019  |  10:43 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Sosial Agus Gumilang Kartasasmita (ketiga kanan) dan Direktur Utama BNI Achmad Baiquni (kanan) meninjau penyaluran Dana Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di Jakarta, Kamis (10/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Sosial Agus Gumilang Kartasasmita (ketiga kanan) dan Direktur Utama BNI Achmad Baiquni (kanan) meninjau penyaluran Dana Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di Jakarta, Kamis (10/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, menunjukkan soliditas dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan.

Hal tersebut terlihat dari riset independen Kementerian Sosial dan Bill & Melinda Gates Foundation yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para KPM atas pelaksanaan PKH di Tanah Air mencapai 93,2%.

Riset tersebut juga menunjukkan bahwa PKH juga telah memberikan dampak positif lain yang dinikmati para KPM seperti kesehatan, pendidikan dan akses layanan keuangan melalui lembaga keuangan resmi.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, TINGGINYA tingkat kepuasan tersebut menunjukkan korelasi yang positif dengan manfaat penggunaan dana bansos PKH.

"Hal ini merefleksikan program bansos PKH yang menyasar KPM tersebut diterima dengan baik dan penggunaannya sesuai sebagaimana ketentuan yang disyaratkan pemerintah," ujar Agus Gumiwang, Kamis (2/3/2019).

Menurutnya, sebanyak 86% KPM mengetahui bahwa bansos merupakan program prioritas pemerintah pusat. Mereka juga dapat menjelaskan dengan baik pemanfaatan bansos sebagaimana yang disyaratkan pemerintah.

Secara rinci, riset itu menuliskan sebesar 93% puas terhadap keteraturan penerimaan dana bansos PKH ke dalam rekening, 92% puas terhadap respon Contact Center PKH dalam menanggapi aduan, 94% puas terhadap pendampingan oleh Pendamping PKH, 93% puas terhadap kemudahan menjangkau lokasi pencairan bansos, dan 94% puas terhadap kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos.

Riset tersebut juga memaparkan rincian penggunaan dana, yakni 74% responden menggunakan dana bansos PKH untuk pembelian peralatan sekolah, 67% untuk biaya sekolah, 58% untuk biaya trasportasi ke sekolah, 54% untuk membeli makanan tambahan, 42% biaya ekstra kurikuler sekolah, dan 33% untuk biaya masuk sekolah di tahun ajaran baru.

Adapun di bidang kesehatan, 92% KPM mengakses rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan, 48% KPM menggunakan KB, sementara hanya 26% non KPM PKH yang menggunakan KB.

Kemudian di bidang pendidikan 78%, anak-anak KPM PKH hadir di sekolah secara reguler dan 10%, anak-anak KPM PKH berprestasi di bidang akademik 5%, olah raga 4%, dan seni budaya 1%.

Selain itu, capaian yang positif juga tampak pada metode penyaluran bansos secara non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Hasil riset menunjukkan bahwa 98% KPM lebih memilih metode penyaluran non tunai melalui KKS dibandingan dengan cara sebelumnya melalui kantor pos.

Kemudian sekitar 64% pencairan dana PKH dilakukan penerima manfaat melalui ATM bank dibandingkan agen bank sebesar 14% dan e-Warong sebanyak 2,3%. Sementara itu, 86% KPM mengaku baru pertama kali memiliki rekening bank terdorong dari program bansos tersebut.

"Bagi 86% KPM PKH, rekening KKS adalah rekening pertama mereka dan 17% KPM PKH sudah mulai memanfaatkan rekening KKS untuk transaksi keuangan lainnya. Hal ini sangat berarti dalam memberikan kontribusi terhadap inklusi keuangan," ujarnya.

Menurutnya, dengan mendorong masyarakat untuk masuk dalam sistem keuangan formal tersebut, maka secara tidak langsung meningkatkan perbaikan kesejahteraan mereka melalui kebiasaan menabung dan pemanfaatan layanan keuangan lainnya.

Country Manager MicroSave Consulting Indonesia Grace Retnowati menambahkan, temuan riset dapat memberi gambaran terhadap pelaksanaan program PKH terutama setelah diberlakukannya digitalisasi PKH pada 2017 dan memberi masukan terhadap penyempurnaan penyaluran bansos.

Kata dia, perubahan cara pencairan PKH dari tunai ke KKS membuat cara transaksi lebih mudah dan nyaman bagi KPM. KPM PKH lebih banyak pilihan dalam pencairan bantuan, baik melalui ATM, agen bank, e-warung KUBE, maupun kantor cabang bank.

“Rekomendasi kami adalah KPM harus didorong untuk menggunakan berbagai kanal penarikan dana PKH selain ATM dan penyempurnaan e-PKH harus dilakukan," ujarnya.

Rekomendasi lain sebagai hasil riset ini adalah mendorong inklusi keuangan dan perlu adanya penambahan modul tentang penggunaan rekening KKS dan fitur-fiturnya, terutama untuk menabung.

"Sementara itu, untuk perluasan akses penarikan, perlu juga didorong kerja sama antara bank dan non bank, seperti fintech, e-commerce dan mengeksplorasi alternatif pemanfaatan teknologi untuk transaksi dengan menggunakan QR Code, biometrik, atau OTP," ujarnya.

Riset kualitatif dan kuantitatif tersebut dilaksanakan Microsave Consulting dengan koordinasi dari mitra kerja Bill & Melinda Gates Foundation, yakni Inke Maris & Associates sejak awal 2019 yang menyasar 2.903 responden di 15 provinsi dan 28 kota/kabupaten di Indonesia.

Dari total 2.903 responden yang disurvei, terdiri dari 1.466 KPM PKH, 1.437 non-KPM PKH sebagai grup pembanding/control group, dan 25 responden in-depth interview.

Sedangkan untuk keperluan analisis data, riset dibagi di tiga wilayah bagian yakni Wilayah Barat (meliputi Sumatera Barat dan Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), Wilayah Tengah (meliputi seluruh pulau Jawa), dan Wilayah Timur (meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua).

"Tujuan riset untuk mengevaluasi implementasi digitalisasi PKH, memberikan gambaran terkait perilaku utama KPM serta mengukur outcomes dari perlaksanaan program tersebut dalam hal perubahan perilaku penerima bantuan di indikator indikator tertentu terkait kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial," ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dana bansos
Editor : Tegar Arief

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top