Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengungkapkan, pemindahan ibu kota negara tidak akan berdampak signifikan terhadap kemacetan yang terjadi di wilayah Jabodetabek.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, wacana pemindahan ibu kota bukan merupakan hal baru dan sudah diungkapkan oleh beberapa periode presiden. Dia menilai, yang menjadi faktor utama pemindahan tersebut karena daya dukung dari Pulau Jawa khususnya wilayah Jabodetabek yang sudah mulai jenuh.
"Bicara ibu kota itu bicara daya dukung, daya dukung Jawa khususnya di Jabodetabek ini sudah mulai jenuh. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari solusi-solusinya," ungkapnya dalam diskusi panel Menyoal Masa Depan Sistem Transportasi Jabodetabek, yang diselenggarakan Bisnis Indonesia di Hotel Syahid, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Dia menjelaskan, pemindahan ibu kota ini sangat berkaitan dengan transportasi massal di wilayah Jabodetabek, sebab salah satu alasan pemindahan tersebut karena wilayah Jabodetabek yang sudah terlalu penuh.
Menurutnya, pemindahan ibu kota ini tidak akan berdampak signifikan terhadap kepadatan dan kemacetan di wilayah Jabodetabek.
"Saya sudah menghitung misalnya pusat pemerintahan pindah dari Jakarta, kita hitung kira-kira mempunyai dampak pengurangan, berarti jumlah pegawai negeri pindah ke luar, itu kira-kira hanya 10%," katanya.
Pergerakan orang di Jabodetabek, terangnya, mencapai 60 juta orang per hari. Dengan pengurangan 10% populasi ASN tersebut, artinya tetap masih ada pergerakan 54 juta orang.
"Artinya pengurangan kemacetan tidak cukup signifikan, permasalahan transportasi di Jabodetabek masih menjadi hal yang utama, prioritas. Oleh karena itu, ibu kota dipindahkan transportasi masalahnya selesai itu tidak demikian," terangnya.
