LAPORAN DARI CHINA: Wapres JK Sampaikan Perlakuan Diskriminatif atas CPO Indonesia di KTT Belt and Road II

Jusuf Kalla menyayangkan perlakuan diskriminatif yang dilakukan sejumlah negara terhadap CPO Indonesia.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 28 April 2019  |  11:16 WIB
LAPORAN DARI CHINA: Wapres JK Sampaikan Perlakuan Diskriminatif atas CPO Indonesia di KTT Belt and Road II
Petani memindahkan kelapa sawit hasil panen ke atas truk di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/4/2018). - JIBI/Rachman

Bisnis.com, BEIJING -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyayangkan perlakuan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia dari sejumlah negara, terutama negara-negara Eropa.

Pernyataan tersebut disampaikannya ketika memberikan pandangan dan masukan Indonesia pada Sesi 3 Leaders Roundtable Belt and Road Forum (BRF) II di Beijing, China, Sabtu (27/4/2019). Sesi tersebut bertajuk "Promoting Green And Sustainable Development To Implement The UN 2030 Agenda" dan dilangsungkan di Ji Xian Hall, International Convention Center (ICC).

"Perlakuan diskriminatif ini diterapkan dengan mengatasnamakan isu keberlanjutan atau sustainable palm oil," ujarnya di hadapan delegasi yang hadir dalam BRF II.

JK menjelaskan CPO memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia. Pada saat yang sama, isu ini telah menjadi perhatian dari negara produsen sejak lama, yang diperkuat dengan dukungan data.

Sayangnya, semua data tersebut tidak didengarkan oleh stakeholder yang ada di Uni Eropa (UE).

"Diskriminasi terus dijalankan dan tentunya akan berpengaruh terhadap pencapaian SDGs Indonesia. Diskriminasi ini harus dilawan," tegasnya.

Untuk mencapai SDGs, lanjut JK, tidak ada satupun negara yang dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kerjas ama seperti pentingnya ownership dalam setiap kemitraan.

"Kerja sama ini harus bersifat national-driven bukan donor atau loan-giver driven," jelasnya.

Selain itu, kerja sama yang dilakukan juga harus mempertimbangkan isu inklusivitas. Dengan demikian, kerja sama Belt and Road seharusnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal semaksimal mungkin.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
cpo, jusuf kalla

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup