Beban Infrastruktur Tinggi, Sri Mulyani Dorong Daerah Pakai KPBU

Pemerintah Daerah diminta mempersiapkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur di daerah masing-masing.
Wisnu Wage Pamungkas | 26 April 2019 15:15 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan seusai Infrastructure Summit 2019 di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Jumat (26/4/2019). - Bisnis/Wisnu Wage

Bisnis.com, BANDUNG — Kementerian Keuangan meminta daerah mulai mempersiapkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur.
 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pos APBN untuk proyek infrastruktur di Indonesia sangat besar. Namun, anggaran yang ada belum cukup memenuhi kebutuhan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
 
"Tahun ini, infrastruktur masih merupakan pos belanja yang cukup besar, yaitu Rp415 [triliun], masih kalah [besar] dengan pendidikan, tapi termasuk the second largest spending untuk Indonesia," paparnya di Graha Sanusi, Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jumat (26/4/2019).
 
Menurut Sri Mulyani, infrastruktur adalah hal yang penting dalam menopang momentum pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan, sekaligus pengurangan kemiskinan serta kesenjangan. Dia mengeluhkan banyaknya pengamat malah lebih fokus melihat dari sisi belanja modal di pemerintah pusat meski infrastruktur penting menopang pertumbuhan ekonomi.
 
Padahal, banyak belanja infrastruktur itu sekarang diserahkan ke derah, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masuk dalam APBD masing-masing kepala daerah.
 
Melihat angka pembiayaan yang besar, kemampuan APBN Pemerintah Indonesia dinilai tidak akan bisa memenuhi. Untuk itu, diperlukan skema pendanaan yang bisa menjadi solusi. 
 
"Pilihannya apakah kita akan menunggu sampai pemerintah punya uang sendiri, sementara kebutuhan tidak bisa menunggu. Sehingga, skema KPBU dan partisipasi swasta menjadi salah satu solusi yang tidak bisa dihindarkan, atau bahkan menjadi kebutuhan," terang Sri Mulyani.

Dia mencontohkan kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang tak bisa ditunda hingga 10 tahun ke depan.
 
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Armand Hermawan menilai pola KPBU menjadi pendanaan yang paling mudah dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda), meski selama ini KPBU dijadikan alternatif terakhir.
 
"Nah, sekarang kita balik dengan anggaran APBN terbatas kan KPBU harus menjadi pilihan pertama. Kalau kerja sama ini sudah bagus barulah nanti kita penugasan ke BUMN," ucapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
infrastruktur, KPBU

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top