Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim lebih dari 93 persen keluarga penerima manfaat (KPM), program keluarga harapan (PKH) menyatakan puas terhadap program bansos yang bertujuan menekan angka kemiskinan di Indonesia tersebut.
Hal ini didasarkan pada survei independen MicroSave Consulting Indonesia dalam kerangka kerja sama antara Kementerian Sosial RI dan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF).
Dari survei tersebut ditemukan bahwa 93 persen responden puas terhadap keteraturan penerimaan dana bansos PKH ke dalam rekening. Adapun 92 persen puas terhadap respon Contact Center PKH dalam menanggapi aduan, dan 94 persen puas terhadap pendampingan oleh pendamping PKH.
Sementara itu, 93 persen responden mengaku puas terhadap kemudahakan menjangkau lokasi pencairan bansos, dan 94 persen lainnya menyatakan puas terhadap kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos.
"Sebanyak 86 persen KPM mengetahui bahwa bansos ini merupakan program prioritas pemerintah pusat. Mereka juga dapat menjelaskan dengan baik pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana yang disyaratkan pemerintah," tutur Menteri dalam rilis yang diterima Bisnis, Selasa (16/4/2019).
Capaian yang positif juga tampak pada metode penyaluran bansos secara non tunai yang menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS). Sebanyak 77 persen KPM menggunakan KKS untuk berbagai transaksi perbankan dan 23 persen menggunakan untuk tarik tunai bansos PKH.
Mensos melanjutkan dari survei ditemukan bahwa sebanyak 18 persen KPM PKH tidak melakukan pencairan dana sekaligus. Hal ini menunjukkan perilaku menabung dan upaya mendorong keuangan inklusif untuk rakyat miskin telah menunjukkan hasil positif.
Studi dilakukan di 15 provinsi dan mencakup 28 kota/kabupaten di Indonesia. Untuk keperluan analisis data, survei dibagi di tiga wilayah bagian yakni Wilayah Barat (meliputi Sumatra Barat dan Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), Wilayah Tengah (meliputi seluruh pulau Jawa), dan Wilayah Timur (meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua).
Jumlah responden adalah 2.903 dengan 1.466 KPM PKH dan 1.437 dari kontrol group (non-KPM PKH), serta ditambah 25 In-depth interview. Kontrol grup adalah kelompok non penerima sebagai perbandingan untuk kelompok penerima PKH. Data KPM PKH dan non-KPM PKH diambil dari Basis Data Terpadu (BDT) yang berada pada 11--20 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
