Bisnis.com, JAKARTA -- Dalam debat pamungkas antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menjelang Pemilihan Presiden 2019 di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (13/4/2019), muncul pembahasan terkait kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia yang diklaim meningkat.
Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia salah arah, sehingga menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan.
“Seperti China, dalam 40 tahun mereka hilangkan kemiskinan, contoh berani belajar dari yang hebat,” ucap Prabowo Subianto.
Berdasarkan cek fakta yang dilakukan terkait klaim tersebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Rasio Gini adalah sebesar 0,384 pada September 2018.
Angka ini menurun 0,005 poin jika dibandingkan dengan Rasio Gini pada Maret 2018 yang sebesar 0,389. Sementara itu, jika dibandingkan dengan posisi September 2017 yang sebesar 0,391, maka angkanya turun 0,007 poin.
Skor Rasio Gini mendekati 0 mencerminkan kian sempitnya ketimpangan di suatu wilayah. Adapun ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia.
Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya di bawah 12%, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12%–17%, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 %.
Pada September 2018, persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,47%, yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini naik jika dibandingkan dengan Maret 2018 yang sebesar 17,29% dan September 2017 yang sebesar 17,22%.
Hal ini memberikan arti bahwa secara nasional, telah terjadi perbaikan tingkat ketimpangan selama periode September 2017–September 2018.
