Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gapasdap : Solusi Kemenhub Soal Dermaga 6 Tak Beri Kepastian Panjang

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyatakan solusi yang diputuskan Kementerian Perhubungan soal penggunaan Dermaga 6 Pelabuhan Merak tidak menjanjikan kepastian secara jangka panjang.
Sri Mas Sari
Sri Mas Sari - Bisnis.com 11 April 2019  |  20:50 WIB
Gapasdap : Solusi Kemenhub Soal Dermaga 6 Tak Beri Kepastian Panjang
Ilustrasi - Pelabuhan penyeberangan Merak di Kota Celegon, Provinsi Banten. - Bisnis/Abdullah Azzam
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyatakan solusi yang diputuskan Kementerian Perhubungan soal penggunaan Dermaga 6 Pelabuhan Merak tidak menjanjikan kepastian secara jangka panjang.


Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, jalan tengah yang diambil Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak konkret, termasuk soal waktu kapal non-ASDP diperbolehkan memakai Dermaga 6 dan kriteria kapal.


"Kenapa harus menunggu Mei? Kenapa tidak segera? Kenapa juga hanya sampai Juli? Kami sudah menyampaikan keberatan sejak Januari [2019]. Anggota kami sudah beroperasi hanya 12 hari [dalam sebulan], bahkan menuju 10 hari, dan bisa ke 8 hari [karena kekurangan dermaga]," ujarnya, Kamis (11/4/2019).


Khoiri mengatakan, seandainya ada jalan keluar yang konkret dan pasti, termasuk soal waktu, Gapasdap tak perlu melayangkan laporan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI. 


Namun, karena tidak ada solusi yang memuaskan, asosiasi hari ini melaporkan dugaan monopoli oleh ASDP atas penggunaan Dermaga 6 Pelabuhan Merak kepada KPPU dan dugaan maladministrasi dalam penerapan hukum dan kebijakan kepada Ombudsman.


Menurut Khoiri, kerugian operator dan pemakai jasa sudah sangat besar karena ship traffic control (STC) yang memprioritaskan kapal-kapal yang beroperasi di terminal eksekutif. 


"Di tengah kebingungan kami, biarlah KPPU dan Ombudsman yang memutuskan apakah tindakan ASDP menguasai Dermaga 6 ini diperbolehkan menurut aturan. Kalau memang menurut KPPU dan Ombudsman boleh, Gapasdap akan legawa," ujarnya. 


Soal kecepatan 15 knot yang menjadi syarat bagi kapal agar diperbolehkan sandar di Dermaga 6, Khoiri mengatakan banyak feri di luar armada ASDP yang dapat memenuhi syarat. 


Menurut dia, performa ketepatan waktu (sailing time 1 jam) tidak ditentukan oleh faktor kecepatan kapal semata. Lama perjalanan Merak--Bakauheni hingga 2,5 jam, tutur dia, selama ini disebabkan oleh alur dan dermaga yang terbatas, traffic yang kurang tertata, dan terlalu banyak kapal yang parkir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kppu Kemenhub gapasdap asdp
Editor : Yusuf Waluyo Jati
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top