Bisnis.com, BATAM — Pemerintah mengharapkan hubungan pekerja dan pengusaha dapat saling memajukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan narasi yang mempertentangkan dunia usaha dan pekerja dianut dalam sistem sosialis atau komunis. Dalam paham itu, pekerja dan pengusaha merupakan bagian kelas masyarakat yang berbeda.
"Tapi praktiknya hari ini, kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja itu sama, ialah memajukan usaha, memajukan ekonomi sehingga baik pengusaha dan juga baik pekerja dapat maju bersama," kata Jusuf Kalla pada Rapat Kerja Nasional dan Konsultasi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Rakerkornas Apindo) Ke-29 di Batam, Selasa (2/4/2019).
Menurut Wapres Kalla, pemerintah di Indonesia akan berperan sebagai penengah agar tujuan besar untuk memajukan ekonomi pengusaha dan pekerja ini dapat terwujud.
"Pemerintah juga memperhatikan bagaimana perijinan, bagaimana masalah dunia usaha yang lain harus menjadi lebih baik [terselesaikan hambatannya]," katanya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan sikap pemerintah untuk memajukan dunia usaha karena para pengusahalah yang dapat menggerakan perekonomian, menyerap tenaga kerja serta membayar pajak lebih besar untuk menopang pembangunan.
Meski begitu, JK mengharapkan pengusaha tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Peran pemerintah terhadap dunia usaha akan lebih baik.
"Di sini ada Sofyan [ketua dewan penasehat Apindo, Sofyan Wanandi] dulu kerjanya mengkritik mulu, sekarang bingung setelah masuk ke sistem pemerintahan gak bisa kritik lagi, harus membela. Tentu harus ada yang menggantikannya di Apindo untuk mengkritik," katanya.
Menurut Wapres JK tanpa kritikan maka Indonesia tidak bisa maju. "Kalau semua yes man maka negara tidak bisa mencapai hasilnya yang sebaik-baiknya," katanya.
