Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Anggap Digitalisasi Logistik Masih Parsial

Pemerintah mengakui digitalisasi di bidang logistik masih dilakukan secara parsial, sehingga terus dilakukan pembahasan melalui pemetaan ekosistem logistik digital dalam pengembangan smart logistics.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 10 Maret 2019  |  20:30 WIB

BIsnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengakui digitalisasi di bidang logistik masih dilakukan secara parsial, sehingga terus dilakukan pembahasan melalui pemetaan ekosistem logistik digital dalam pengembangan smart logistics.

Kepala Bidang Kelembagaan Logistik Nasional, Kemenko Perekonomian Farah Heliantina, menuturkan kunci terwujudnya ekosistem logistik tersebut adalah perubahan pola pikir menjadi digital mindset.

"Kuncinya adalah terwujudnya ekosistem yang mendukung kolaborasi dan integarsi para pemangku kepentingan di  sektor logistik melalui digital mindset. Saat ini sedang dilakukan pemetaan dan berbagai pembahasan dengan berbagai pihak terkait," katanya kepada Bisnis, Minggu (10/3/2019).

Dia menyebut pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi XIV dan XV mendorong terwujudnya digitalisasi logistik yang salah satunya melalui  standardisasi di sektor logistik.

Hal tersebut lanjutnya, sesuai dengan Perpres 26/2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional yang merumuskan terwujudnya Sistem Logistik yang terintegrasi secara lokal, terhubung secara global untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat.

"Oleh karena itu, untuk mewujudkannya perlu trust dan menanggalkan ego sektoral dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, platform-platform yang dibangun oleh berbagai institusi itu dapat terintegrasi dan terkoneksi yang akhirnya terwujud efisiensi di sektor logistik," paparnya.

Selama ini, berbagai institusi telah menciptakan platform digitalnya untuk kebutuhan logistik. Dari sisi pemerintah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membentuk platform digital manifest yang memungkinkan pengurusan manifest kargo lebih cepat.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Indonesia National Single Window (INSW) yang menjadi platform induk dalam mengurusi proses ekspor dan impor.

Kementerian Perhubungan membentuk Inaportnet, sebuah layanan digital untuk kebutuhan kepelabuhan. Kementerian Perdagangan membentuk tradenet untuk kebutuhan kelancaran dokumen perdagangan ekspor dan impor.

Sementara pemerintah tengah berupaya mengintegrasikan platform digitalnya, karantina belum turut serta dalam proses digitalisasi tersebut.

Di sisi lain, asosiasi pengusaha logistik turut membentuk platform integrasi logistik. Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) memiliki smartport atau mycargo, sementara Indonesia National Shipowner's Assosiation (INSA) berencana membangun Indoshipnet, Asperindo memiliki platform ALIS bagi anggotanya.

Salah satu yang terbaru adalah Pelindo II yang berencana membentuk marketplace bagi pelaku logistik yang mengintegrasikan seluruh kegiatan di pelabuhan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

asosiasi logistik
Editor : M. Rochmad Purboyo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top