Bisnis.com, BANDUNG - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengkritik keberadaan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Menteri Susi mengatakan meski menyambut baik pendirian kampus tersebut pihaknya menyayangkan lokasi kampus yang jauh dari pantai.
"Masa mahasiswanya udah jauh datang dari Bandung ke Pangandaran tapi tetap fakultasnya ga dekat pantai. Masa jauh-jauh ke Pangandaran tapi kampusnya tetap di darat," kritiknya di acara Talkshow Festival Laut Masa Depan Bangsa, di Aula Graha Sanusi Kampus Unpad, Bandung, Selasa (26/2/2019).
Pendirian kampus dekat laut menurutnya hal itu yang harus diubah dari masyarakat terkait laut adalah cara berpikir. Karena, kalau cara berpikirnya sudah berubah maka laut pun akan terjaga.
"Kalau ingin menjaga laut kita, maka mindset kita juga harus berubah pemikiran tentang lautnya. Salah satunya, dengan sering ke laut," katanya.
Susi pun berharap pada semua akademisi Unpad yang mengampu fakultas tersebut untuk terus bisa mengkampanyekan tentang konservasi. Karena, jika cara pengambilan ikan diatur mana saja yang bisa ditangkap maka produksi pun bisa meningkat."Jadi jangan semua ikan kita ambil tapi harus berpikir kelestariannya juga," katanya.
Salah satu cara untuk melestarikan laut, yang dinilai efektif dengan memberantas ilegal fishing. Menurut Susi, terhitung sejak Oktober 2014, sejumlah 488 kapal pelaku IUU fishing telah ditenggelamkan, dan 276 di antaranya adalah kapal ikan berbendera Vietnam
"Setelah 448 kapal ditenggelamkan, ekonomi perikanan kita sekarang leading. Jadi Thailand, Vietnam sekarang turun semua. Kalau mereka mau ikan beli dong karena hak kita kan dilindungi hukum," katanya.
Susi mengatakan, kapal-kapal yang ditangkap dari berbagai negara tersebut akan dikumpulkan kemudian disimpan di museum di Pangandaran.
Dekan FPIK Unpad Dr Sc Agr Yudi Nurul Ihsan mengatakan pembukaan prodi ini merupakan respon Unpad dalam berkontribusi menghasilkan sumber daya yang kompeten di bidang konservasi laut.
Yudi menjelaskan, sebagai negara dengan dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan, Indonesia sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang konservasi laut. Apalagi, pemerintah telah menargetkan membangun 20 juta hektare kawasan konservasi laut (KKL).
"Tentu dibutuhkan SDM yang handal dalam mewujudkan dan mengelola kawasan konservasi ini," katanya.
Menurutnya komitmen pembangunan KKL sendiri didasarkan adanya sejumlah permasalahan yang terjadi di laut. Pencemaran laut seperti sampah plastik dan tumpahan minyak menjadi ancaman besar bagi ekosistem laut dan perubahan iklim juga berdampak pada kerusakan ekosistem.
Secara global, kaga Yudi, terjadi penurunan jumlah ikan di lautan akibat meningkatnya eksploitasi dan pencurian ikan. Hal ini yang mendorong dibutuhkannya kawasan konservasi yang memungkinkan ekosistem laut dapat terjaga.
"Pembukaan prodi ini juga menjadi respons Unpad terhadap hasil "Our Ocean Conference" (OOC) yang telah diselenggarakan di Bali, Oktober 2018 lalu," katanya.
Konferensi ini, salah satunya menghasilkan komitmen pemimpin dunia dalam bidang konservasi laut.
"Unpad sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia meresponsnya dengan mendirikan prodi ini," kata Yudi.
Menurut Yudi, pembukaan prodi Magister Konservasi Laut mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Yakni, baik pemerintah baik Kemenristekdikti dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang memiliki skema khusus riset di bidang kemaritiman dan kelautan. Salah satu subsektornya mengenai konservasi laut.
"Di samping itu, KKP dan Unpad telah memiliki MoU, salah satunya dalam hal konservasi laut," katanya.
