Bisnis.com, JAKARTA — Izin pembangunan hotel dan penambahan kamar baru di kota-kota besar didesak untuk segera disetop sementara akibat terjadinya oversupply kamar yang memicu tingkat okupansi menjadi tak maksimal.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, sepanjang tahun ini akan ada penambahan kamar hotel sebanyak 25.000 unit di seluruh Indonesia.
Tahun lalu, realisasi penambahan kamar baru mencapai 28.000 unit, sehingga total kamar hotel bintang yang ada di Indonesia menembus 325.000 unit.
“Sebagian besar [kamar baru] berada di wilayah Indonesia bagian barat yakni DKI Jakarta, Jawa, dan Bali. Pasalnya, permintaan di kedua wilayah tersebut masih besar, terutama untuk di Bali,” ujarnya kepada Bisnis.com, belum lama ini.
Menurutnya, pasar perhotelan di kota-kota besar Tanah Air sudah mulai jenuh dan para pebisnisnya pun berhadapan dengan kompetitor dari segmen penginapan nonbintang.
Untuk itu, Hariyadi mengusulkan adanya moratorium izin pembangunan hotel di daerah-daerah yang sudah kelebihan pasokan kamar.
Alih-alih, dia menyarankan agar pembukaan kamar hotel bintang lebih difokuskan ke wilayah-wilayah yang belum banyak memiliki penginapan agar terjadi pemerataan pembangunan.
“Penyebab okupansi hotel enggak maksimal juga karena banyak tambahan kamar dan hotel baru sehingga memang izin hotel di daerah yang sudah ramai butuh dimoratorium,” ucap Hariyadi.
DIMINATI INVESTOR
Sementara itu, Chairman Bali Hotel Association Ricky Putra mengatakan, sepanjang tahun ini, akan ada tambahan 5—6 hotel baru di Pulau Dewata dengan jumlah tambahan kamar sebanyak 1.500 hingga 2.000 unit.
Sepanjang tahun lalu, lanjutnya, terdapat penambahan 6—7 hotel baru dengan total 2.000 hingga 2.500 kamar baru di Bali.
“Memang Bali ini masih diminati investor untuk bangun hotel. Tahun ini lebih sedikit dari tahun lalu karena ada proyek yang tertunda dan baru selesai tahun depan,” katanya.
Saat ini, sebutnya, jumlah kamar hotel di Bali mencapai 140.000 unit yang tersebar di sekitar 2.000 unit hotel bintang di Pulau Dewata. Jumlah ketersediaan kamar di Bali ini lebih tinggi dari jumlah kunjungan wisatawan di Bali.
Adapun, rerata okupansi kamar hotel di Bali sekitar 65% hingga 70%. Dengan adanya penambahan kamar dan hotel baru di Bali pun, okupansi diyakini tak akan bisa mencapai 80%.
Untuk itu, menurutnya, pemerintah harus turun tangan terhadap kondisi sektor perhotelan saat ini dengan memberlakukan moratorium atau pembatasan penambahan kamar maupun pembangunan hotel baik berbintang maupun nonbintang di lokasi-lokasi yang sudah oversupply.
“Sampai okupansi hotel ini bisa mencapai 75% hingga 80%, baru dizinkan lagi untuk bangun hotel dan tambah kamar baru,” ucap Ricky.
Di sisi lain, Sekretaris PHRI Kalimantan Timur M. Zulkifli juga mengeluhkan terjadinya kelebihan pasokan kamar hotel di wilayah Balikpapan dan Samarinda.
Pada tahun ini, terdapat 3—5 hotel baru yang rencananya bakal dibangun baik di Balikpapan maupun Samarinda.
“Hotel grup dari luar, tahun ini selesai, Samarinda ada Mercure sama Ibis. Balikpapan ada Four Season,” ujarnya.
Di Kaltim sendiri, sebutnya, saat ini terdapat sekitar 170 hotel dengan total 19.000 kamar.
Banyaknya kamar hotel di Bumi Etam ini ditengarai membuat okupansi tak maksimal, yaitu hanya berkisar antara 50% hingga 60%.
Dia berharap pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan tegas untuk melakukan moratorium atau memindahkan investasi pembangunan hotel ke daerah yang minim hotel.
Dia mencontohkan pembangunan hotel dapat diarahkan di sekitar Bandara Baru Samarinda APT Pranoto.
Di wilayah itu, menurutnya, tak ada hotel di kawasan tersebut sehingga pemerintah perlu mendorong investasi ke sana dan pemerintah perlu membangun infrastruktur di wilayah tersebut.
“Di Balikpapan ada 80 hotel yang beroperasi, di Samarinda 68 hotel, ini mestinya di dorong di lokasi yang minim hotel. Jangan semuanya diberi izin pembangunan di tempat yang ramai,” kata Zulkifli.
Sementara itu, Ketua BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga menambahkan, wilayah Selatan Sulawesi juga tengah mengalami kelebihan pasokan kamar hotel bintang dengan jumlah kamar mencapai 28.700 unit, di mana sebanyak 15.250 di antaranya berada di wilayah Makassar.
Dalam dua tahun terakhir, sebutnya, memang tak ada pembangunan hotel baru dan penambahan kamar di Sulsel.
“Karena sudah oversupply. Hal ini terlihat dari harga jual kamar bukannya naik setiap tahunnya malah turun sementara biaya naik terus. Harga enggak karuan saat ini,” katanya.
Pada tahun ini, ujar Anggiat, ada penambahan pasokan penginapan dari penyelesaikan pembangunan satu hotel dengan 150 kamar yang sudah lama mangkrak dan akhirnya dibangun serta selesai pada tahun ini.
Menurutnya, agar kondisi bisnis perhotelan di Sulsel membaik, diperlukan dorongan dari pemerintah dan swasta untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di Sulsel sehingga dapat menaikkan tingkat okupansi yang saat ini rata-ratanya hanya 55%.
Di sisi lain, Ketua BPD PHRI Jawa Timur Herry Siswanto mengatakan, pertumbuhan hotel baru di Jatim sepanjang tahun lalu mencapai 7%.
“Memang ada penambahan hotel baru di Jawa Timur tapi tak banyak. Tahun lalu ada sekitar 10 hotel baru,” ucapnya.
Pertumbuhan hotel yang menurun pada tahun ini disebabkan karena apartemen yang juga tumbuh pesat. Pasalnya, apartemen ini kerap disewakan secara harian untuk para wisatawan.
“Banyak yang membeli apartemen yang kemudian disewakan. Bisa dikatakan bisnis hotel terselubung karena nonbadan hukum. Sekarang kondisinya sudah menjamur sehingga menekan hotel,” tutur Herry.
Nurul Yonasari, Senior Research Executive PT Colliers International Indonesia, berpendapat bahwa pertumbuhan kamar hotel baru di kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Bali masih masif.
Pada tahun ini hingga 2022, terdapat penambahan kamar baru hotel berbintang sebanyak 4.266 unit dengan rincian untuk hotel berbintang 3 sebanyak 1.506 unit, bintang 4 sebanyak 1.251 unit, dan bintang 5 sebanyak 1.519 unit di Ibu Kota.
Untuk di Surabaya, akan ada penambahan kamar baru tahun ini hingga 2021 sebanyak 2.634 unit dengan rincian sebanyak 1.032 kamar bintang 3, 998 kamar bintang 4, dan 604 kamar bintang 5.
Sementara itu, di Bali juga akan ada penambahan kamar sebanyak 3.203 unit yang terdiri dari 138 kamar bintang 3, 1.068 kamar bintang 4 dan 2.134 kamar bintang lima dalam rentang 2019 hingga 2022.
“Untuk itu, Penyelesaian [kelebihan pasokan kamar] hotel harus ini bertahap,” kata Nurul.
Sementara itu, Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azahari meminta agar pembangunan hotel baik berbintang dan nonbintang didorong ke wilayah timur Indonesia seperti Papua.
“Memang ini seperti telur dan ayam. Pengusaha enggak akan bangun hotel di tempat yang enggak ada infrastruktur dasarnya seperti air, jalan, listrik, telekomunikasi. Namun, pemerintah enggak akan bangun infrastruktur kalau enggak ada investor yang masuk,” tuturnya.
Senior Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto sebelumnya menuturkan, untuk menarik investasi pembangunan hotel di wilayah Indonesia bagian Timur, pemerintah harus membangun terlebih dahulu hotel-hotel di wilayah itu.
“Dari investasi yang dilakukan pemerintah itu maka akan memperbesar market di sana. Pasti swasta akan mengikuti pembangunan hotel di sana. Saat ini yang paling banyak di kawasan Bali dan Jakarta,” katanya.
