Pengurusan Izin Gedung Tinggi Masih Berbelit

Sektor swasta perlu diakui, penting dalam partisipasinya menggenjot pertumbuhan ekonomi. Selayaknya, pihak swasta agar diberi kemudahan sistem dalam pemberian izin usaha lantaran kontribusinya besar kepada negara seperti penyediaan lapanhan kerja dan meningkatkan pendapatan pajak.
Mutiara Nabila | 14 Februari 2019 18:01 WIB
Pekerja menggunakan gondola di gedung tinggi. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Sektor swasta perlu diakui, penting dalam partisipasinya menggenjot pertumbuhan ekonomi. Selayaknya, pihak swasta agar diberi kemudahan sistem dalam pemberian izin usaha lantaran kontribusinya besar kepada negara seperti penyediaan lapanhan kerja dan meningkatkan pendapatan pajak.

Bank Dunia melaporkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia untuk pertama kalinya mengalami kemunduran setelah enam tahun menunjukkan kinerja baik. Dari yang semula berada di peringkat 72 di 2017, kini Indonesia turun ke peringkat 73 dari 190 negara di tahun 2019.

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto mengatakan bahwa salah satu penyebab turunnya peringkat kemudahan berusaha, atau yang dikenal sebagai ease of doing business (EODB) adalah kompleksitas pengurusan perizinan gedung tinggi.

“Pemerintah hanya perlu memberi kepastian dalam mengurus izin. Ambil contoh ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjanjikan waktu delapan bulan untuk mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), deadline tersebut benar-benar harus dipatuhi. Kenyataannya, dibutuhkan waktu rata-rata 21 bulan untuk mendapat izin tersebut,” kata Wendy dalam keterangan resmi, Kamis (14/2/2019).

Wendy menambahkan bahwa ketidakpastian seperti ini dapat mematahkan semangat para investor untuk berinvestasi di Jakarta, terutama investasi dalam industri properti yang padahal menyumbang hampir 20% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Jakarta.

“Untuk memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia, salah satu kuncinya adalah dengan memperbaiki proses perizinan konstruksi di Jakarta, yang merupakan salah satu dari dua kota yang menjadi tolok ukur penilaian indeks kemudahan berbisnis Bank Dunia di Indonesia,” ujarnya.

Perizinan konstruksi merupakan salah satu dari 10 indikator penilaian indeks kemudahan berusaha dari Bank Dunia. Dalam hal ini, kinerja Indonesia sangat buruk. Indonesia menempati posisi 112 dari 190 negara, lebih rendah dari negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam sehingga, perizinan konstruksi menjadi aspek penting dalam perbaikan tingkat EODB.

“Di antara 10 proses perizinan konstruksi yang diukur, ada beberapa sektor yang kinerjanya sudah cukup baik. Misal, memperoleh sambungan listrik, mengurus kepailitan dan mendapatkan pinjaman. Namun, untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha secara utuh, Indonesia perlu upaya lebih keras memperbaiki aspek-aspek yang buruk,” jelasnya.

Adapun, dua sektor properti dan konstruksi memegang andil besar dalam perekonomian di Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, lebih dari 40 persen investasi langsung yang masuk ke Jakarta berasal dari sektor real estat, perkantoran, dan konstruksi.

“Namun, berinvestasi di Jakarta bukan hal yang mudah. Selain harus melewati 21 bulan untuk mendapatkan IMB, ada 39 peraturan yang kompleks yang juga harus dipatuhi,” ungkap Wendy. Dia menegaskan bahwa berbagai permasalahan perizinan konstruksi di Jakarta perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, karena masalah ini langsung mempengaruhi peringkat kemudahan berusaha Indonesia di mata dunia.

Permasalahan ini juga berdampak langsung terhadap lebih dari 650.000 (sekitar 14%) pekerja sektor konstruksi, keuangan, dan real estat di Jakarta, dan yang terpenting, lambat dan rumitnya perizinan konstruksi mengakibatkan tersendatnya pemenuhan kebutuhan papan masyarakat Jakarta yang saat ini kekurangan 1,2 juta rumah, data BPS tahun 2015.

Tag : izin perumahan
Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top