Tanri Abeng: Setelah Bangun Infrastruktur, Pemerintah Mesti Kembangkan Ekonomi Berbasis Rakyat

Setelah Jokowi-JK menyelesaikan pemerintahan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, pemerintah selanjutnya mesti meneruskan pengembangan lembaga-lembaga pelaku ekonomi berbasis masyarakat.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 12 Februari 2019  |  14:19 WIB
Tanri Abeng: Setelah Bangun Infrastruktur, Pemerintah Mesti Kembangkan Ekonomi Berbasis Rakyat
Tanri Abeng saat berdiskusi soal Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) di kediaman KH. Ma'ruf Amin, di Jalan Situbondo, Menteng, Selasa (12/2/2019). - Doc humas

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah Jokowi-JK menyelesaikan pemerintahan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, pemerintah selanjutnya mesti meneruskan pengembangan lembaga-lembaga pelaku ekonomi berbasis masyarakat.

Hal ini diungkapkan Mantan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng ketika berkunjung ke kediaman Ma'ruf Amin, di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

"Itulah yang saya bangun, Badan Usaha Milik Rakyat [BUMR] yang notabene adalah meng-korporasikan usaha-usaha kecil dan koperasi menjadi berskala," ungkap menteri BUMN pertama RI itu.

"Kalau dia berskala dia bisa bekerja sama dengan yang besar. Pada saat dia bekerja sama dengan yang besar, maka yang besar pun diuntungkan," tambah Tanri Abeng.

Pria yang dikenal dengan julukan Manajer Satu Miliar ini memberikan contoh soal belum adanya industri pengolah kakao atau coklat dan karet di Indonesia.

Tanri menilai industri pengolah kakao tidak berminat masuk, sebab 96% kebun coklat kita milik rakyat kecil, tidak berskala, dan kualitasnya belum distandarkan. Begitu pula dengan karet yang 96% kebunnya milik rakyat kecil.

"Kenapa industri tidak masuk? Karena kita tidak menggabung usaha-usaha berbasis kerakyatan yaitu kakao, rubber [karet], teh, kopi, bahkan palm oil atau sawit," ungkap pria kelahiran Selayar, Sulawesi Selatan, 7 Maret 1942 ini.

"Tatkala kita gabung dalam usaha milik rakyat, jadi dia berskala, lalu dia punya efesiensi meningkat, [kualitasnya] disesuaikan dengan kebutuhan industri, maka industri akan masuk," jelas Tanri.

Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin mendorong usaha kerakyatan, Tanri mendorong adanya sumber pendanaan seperti program Dana Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tetapi lebih berskala nasional.

"Dana desa udah jalan, tapi itu BUMDes. Tapi dia belum berskala karena kita membangun usaha besar untuk bisa bekerja sama dengan industri kan harus berskala. Jadi BUMDes itu sudah awal yang bagus tapi not enough. Harus dikorporatisasikan menjadi BUMR yang berskala," jelasnya.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke KH Ma'ruf Amin, Tanri memuji pemikiran cawapres nomor urut 02 ini soal ekonomi kerakyatan yang digelorakan sebagai Arus Baru Ekonomi Indonesia.

Tanri menilai konsep Ma'ruf dalam bukunya bertajuk "The New Indonesia Economics Perspective: The Ma'ruf Amin Way" telah cocok dengan pemikirannya, hanya saja dirinya melengkapi gagasan tersebut agar lebih tersistem dan terstruktur.

"Nah, ini menurut saya mudah-mudahan bisa ditangkap oleh pemerintah, dan kebetulan Pak Kiai Tadi pemikirannya sama tapi beliau tidak punya keilmuan untuk menjabarkan di dalam konteks korporasi. Nah, itu yang saya berikan ilmunya," tambah Tanri Abeng.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Tanri Abeng, Ma'ruf Amin

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top