Bisnis.com, JAKARTA - Asian Agri menyimpulkan iklim industri kelapa sawit 2018 tidak begitu cerah, baik bagi perseroan atau pun industri keseluruhan.
Corporate Affairs Asian Agri Fadhil Hasan mengatakan industri kelapa sawit secara keseluruhan mengalami keadaan yang kurang menguntungkan pada 2018, terutama akibat harga yang terkoreksi turun sampai di bawah US$500/ton.
"Harga anjlok perusahan jadi harus mempertahankan kelangsungan hidup. [Bisa jadi] ada juga yang jatuh tapi kita tidak tahu karena banyak [perusahaan] yang kecil. Pada 2018 pun banyak kebijakan dari negara importir yang memang memberatkan industri sawit. Misalnya India yang menaikkan tarif impor tiga kali," katanya dalam diskusi terbatas, pada Kamis (31/1).
Belum lagi, pada akhir 2018 Uni Eropa mengeluarkan kebijakan diskriminatif yaitu Renewable Energy Directive (RED II) yang yang mengkategorikan kelapa sawit sebagai tanaman dengan resiko tinggi. Sehingga pemanfaatannya sebagai biofuel dibatasi maksimal 7%, sampai dengan 2030 tidak akan digunakan sama sekali.
Kampanye hitam pun, lanjut Fadhil, juga masih kencang dihembuskan baik oleh pihak luar maupun dalam negeri. Tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi kelapa sawit secara keseluruhan.
Fadhil berharap pada 2019 akan ada perbaikan dari sisi harga dan kebijakan dalam negeri. Menurutnya pemerintah harus mengambil tindakan tegas atas kebijakan diskriminatif yang diambil oleh negara lain. "Kita harus punya ketegasan. Indonesia harus ambil ketegasan untuk kebijakan diskriminatif untuk RED II ini. Kita akan membawa ini ke WTO," katanya.
Director of Sustainability and Stakeholder Relations Bernard A. Riedo menambahkan bahwa pelaku usaha pada tahun lalu produksi dalam negeri meningkat. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) produksi sawit mencapai kisaran 47 juta ton. Akan tetapi, ada tekanan dari pihak luar yang menyulitkan dan tidak bisa dikontrol.
Bernard menambahkan langkah antisipatif berupa penghapusan pungutan ekspor untuk CPO dinilai kurang tepat. Pasalnya, hal itu menyebabkan industri hilir minyak kelapa sawit menjadi tidak bergairah.
"Untuk integrated industri dengan tidak adanya pungutan untuk semua jenis minyak sawit dampaknya kurang bagus pada hilirisasi. Padahal dari komposisi ekspor CPO hanya 30%, sisanya produk hilir. Akhirnya, industri tengah dan refinery tetap berjuang [atau berebut menyerap CPO dengan negara importir]," katanya.
Kendati demikian, dia mengakui bahwa permintaan untuk CPO memang meningkat, tapi perlu ditinjau ulang kembali.
Selain itu, dia mengkhawatirkan iklim kelapa sawit tahun ini bisa jadi terdisrupsi oleh perang dagang lagi. Pasalnya antara soybean dan kelapa sawit dapat saling mensubtitusi kebutuhan negara importir utama seperti China.
Oleh sebab itu dia mengharapkan pemerintah dan pelaku usaha bergerak cepat untuk membuka pasar baru di luar pasar tradisional. "Kita dukung buka pasar baru dibandingkan pasar tradisional. Kami targetkan bisa Pakistan dan Bangladesh atau negara lain di Afrika juga berpotensi cukup besar," pungkasnya.
