Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menkeu Minta DJP Perbaiki Kualitas Informasi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan berbagai sumber informasi yang kredibel dan relevan dalam rangka meningkatkan kualitas informasi data wajib pajak (WP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Kepala Staf Presiden Moeldoko (kiri) /ANTARA-Puspa Perwitasari
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Kepala Staf Presiden Moeldoko (kiri) /ANTARA-Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan berbagai sumber informasi yang kredibel dan relevan dalam rangka meningkatkan kualitas informasi data wajib pajak (WP). 

Sri Mulyani menyampaikan hal itu saat memberikan arahan pada acara Laporan Kinerja dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2018 dan Penandatangan Komitmen Kinerja serta Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu Tahun 2019. 

“Kita disebut sebagai negara yang berkembang karena (antara lain) data belum well-established, (data) masih mudah dimanipulasi. DJP memang harus kerja lebih keras untuk verifikasi,” kata Menkeu dikutip dalam laman resmi Kemenkeu, Selasa (29/1/2019).

Dalam arahannya tersebut bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menekankan supaya DJP mencari informasi dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan antara lain melalui e-KTP, data gabungan Pajak dan Bea Cukai, Automatic Exchange of Information (AEOI) dan akses informasi ke sektor keuangan.

“Dengan e-KTP satu single identity, dengan membuat lebih konsisten antara pajak dengan bea cukai menjadi satu ID, kemudian kita punyai AEOI, kita punya akses informasi (ke sektor jasa keuangan). Yang paling aman (informasi paling kredibel) adalah dari AEOI dan financial sector dan pasar modal,” imbuhnya.

Adapun Menkeu juga memberikan apresiasi kepada tiga unit eselon I di lingkungan Kemenkeu yang dinilai terbaik dalam mengelola kinerjanya berdasarkan survei kepada para pegawai. Ketiga unit eselon I tersebut adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper