Bisnis.com, JAKARTA — Produsen biodiesel Indonesia meminta pemerintah segera mengajukan tuntutannya ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait dengan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) biodiesel yang dilakukan AS.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master P. Tumanggor mengatakan, masukan dari kalangan usaha terkait dengan perlawanan tudingan AS telah diserahkan ke Kementerian Perdagangan pada tahun lalu. Menurutnya, Aprobi telah memiliki sejumlah bukti yang menyatakan produk biodiesel Indonesia bebas dari aksi dumping seperti yang dituduhkan AS.
“Kami sudah serahkan dokumen berisi bukti dan sikap kami mengenai bantahan tudingan AS terkait dengan aksi dumping pada biodiesel Indonesia sejak tahun lalu. Kini kami tinggal menunggu aksi pemerintah untuk maju ke WTO,” jelasnya, Senin (28/1/2019).
Dia mengatakan, ekspor biodiesel Indonesia ke AS memiliki prospek yang menjanjikan. Pasalnya, negeri Paman Sam sedang meminati produk bahan bakar yang terbarukan. Sementara itu, produk biodiesel Indonesia harganya terbilang lebih murah dibandingkan bahan bakar yang berasal dari minyak rapeseed, kedelai maupun biji bunga matahari.
Adapun pada Februari 2018, AS memutuskan untuk menaikkan BMAD untuk biodiesel asal Indonesia menjadi 95,52% dari tarif yang ditetapkan negara tersebut pada Oktober 2017 sebesar 50,17%. Hal itu membuat Aprobi menghentikan ekspor biodiesel asal Indonesia ke AS pada tahun lalu.
“Sembari menunggu langkah pemerintah, kami akan mengalihkan ekspor biodiesel kita ke Uni Eropa (UE) lebih dulu. Sebab kita sudah berhasil menang di WTO melawan UE pada tahun lalu,” jelasnya
Berdasarkan data Trade Map, ekspor biodiiesel Indonesia pada 2015 sempat mencapai US$175,83 juta, dan meningkat pada 2016 senilai US$291,97 juta. Namun, setelah AS memberlakukan tarif awal BMAD biodiesel asal RI pada 2017, impor produk itu dari Indonesia anjlok menjadi US$71 juta.
Sementara itu, berdasarkan data Aprobi, ekspor biodiesel asal Indonesia ke seluruh dunia pada tahun lalu mencapai 1,6 juta kiloliter (kl). Sementara itu, produksi biodiesel RI sepanjang tahun lalu mencapai 5 juta kl. Adapun, pada tahun ini ekspor biodiesel diproyeksikan tumbuh 800.000 kl, lantaran mendapatkan dukungan permintaan dari UE dan China.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Pradnyawati mengaku, Indonesia memilih untuk berhati-hati dalam melawan AS di WTO. Pasalnya, Pemerintah Indonesia menurutnya, harus berkonsolidasi terlebih dahulu dalam menentukan substansi tuntutan dan biaya yang disediakan untuk melakukan tindakan hukum itu.
“Kasus ini secara legal dan teknis sangat rumit sehingga pemerintah dan seluruh stake holders terkait masih terus melakukan kajian dan merumuskan sikap secara hati-hati,” jelasnya.
Dia menyebutkan, Indonesia harus memastikan bahwa Indonesia memiliki dasar yang kuat ketika melaporkan kasus tersebut ke WTO. Untuk itu, dia mengklaim pemerintah masih terus mengumpulkan data-data yang lengkap dari seluruh kalangan mulai dari asosiasi pengusaha hingga kementerian dan lembaga terkait di dalam negeri.
“Pemerintah dan eksportir biodiesel untuk sementara memilih untuk melakukan banding terhadap keputusan Kementerian Perdagangan AS (USDOC) dan komisi perdagangan internasional AS (USCIT) di pengadilan AS. Mudah-mudahan langkah ini bisa lebih efektif sehingga tidak perlu melaporkan melalui WTO,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
