Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

REI: Pemerintah Belum Laksanakan Tujuh Pilar Properti

Tahun ini, program, Real Estate Indonesia (REI) akan berfokus pada pelaksanaan tujuh pilar di industri properti melihat kondisi yang makin lesu.
Rumah Tapak. /Bisnis.com
Rumah Tapak. /Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Tahun ini, program, Real Estate Indonesia (REI) akan berfokus pada pelaksanaan tujuh pilar di industri properti melihat kondisi yang makin lesu.

Ketua Umum dan DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan bahwa program REI tahun ini salah satunya berkaitan dengan dukungan terhadap program pemerintah, seperti pelaksanaan Program Satu Juta Rumah (PSR).

“PSR itu tetap dijalankan, terus melihat kondisi properti yang melemah, kita akan mengusulkan kembali pada pemerintah kira-kira apa saja yang bisa menjadi prioritas untuk lebih meningkatkan mengembalikan industri property supaya bisa kembali ke semula,” katanya kepada Bisnis, usai perayaan HUT ke-8 HUD Institute di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Soelaeman menyebut bahwa ada tujuh pilar yang mempengaruhi industri properti, yaitu mengenai regulasi, perizinan, perpajakan, perbankan dan pembiayaan, pertanahan, tata ruang, dan infrastruktur. Soelaeman menambahkan bahwa pemerintah belum melaksanakan ketujuh pilar tersebut secara serentak dan seimbang.

“Setiap ada relaksasi seperti pelonggaran LTV [loan to value] atau pengurangan pajak barang mewah [PPnBM] itu bagus sekali tapi belum cukup untuk mempengaruhi pelonggaran properti kembali ke sedia kala. Tujuh pilar itu harus bergerak semua,” lanjutnya.

Sekarang, imbuhnya, paling parah ada pada masalah perizinan. Saat ini banyak perizinan yang tidak bergerak dan pembuatannya pun paling banyak menyita waktu sehingga menyebabkan lambatnya industri properti.

Hal ini kini diperburuk dengan pengaruh dari kondisi perekonomian global yang pertumbuhannya melambat. Pengaruh dari global yang bukan kuasa pemerintah dinilai Soelaeman tidak terhindarkan.

“Misalnya mengenai nilai tukar. Nilai tukar kan mempengaruhi produsen dan konsumen. Produsen untuk impor barang-barang kan jadi susah, untuk konsumen mungkin investasi di valas jadi dirasa lebih menguntungkan daripada di properti,” tambahnya.

Namun, Soelaeman menegaskan bahwa pemerintah bisa mengimbangi jika melaksanakan ketujuh pilar industri properti dengan benar. Pihaknya akan terus mengingatkan dan memberikan usulan kembali kepada pemerintah.

“Kita akan mengulangi kembali, mengingatkan kembali, memberikan usulan kembali kepada pemerintah dari tujuh pilar itu mana yang masih lemah dan tidak berkembang, karena sesungguhnya industri properti menyumbang besar pada pembangunan, penyerapan tenaga kerja serta pemasukan untuk pemerintah.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Mutiara Nabila
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper