Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha mendorong pemerintah untuk segera mengaktivasi kegiatan pertemuan, konferensi dan pameran guna mempercepat pemulihan sektor pariwisata di lokasi terdampak tsunami Selat Sunda.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pariwisata Kosmian Pudjiadi menyatakan, kegiatan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) yang dilaksanakan pemerintah merupakan lokomotif penggerak turis domestik.
Untuk itu, berakhirnya masa tanggap darurat di Provinsi Banten pada Rabu (9/1/2019) juga harus dimanfaatkan sebagai momentum pemulihan sektor pariwisata.
“Kegiatan pertemuan pemerintah adalah lokomotif turis domestik. Karena itu, kami minta pemerintah segera adakan MICE agar pariwisata kembali hidup,” ujarnya dalam Pra-Rakor Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca Tsunami Selat Sunda.
Menurutnya, pemberitaan mengenai dampak tsunami Selat Sunda berpengaruh pada persepsi para wisatawan. Dengan demikian, dia menilai perlu ada promosi pariwisata di daerah yang tidak terdampak bencana guna mengimbangi efek pemberitaan yang memukul pariwisata.
“Kadin bersama Pemprov Banten sedang memilliki program membangun Anyer dan Carita, yang berpotensi menjadi Pattaya-nya Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHR) Banten Ashok Kumar menyatakan, saat ini okupansi hotel di provinsi tersebut anjlok ke level 10%. Padahal, dari 4.000 kamar hotel yang ada di provinsi tersebut, hanya 500 di antaranya yang terdampak bencana.
“Banyak hotel di Pandeglang penuh karena banyak orang ingin memberi sumbangsih. Oleh karena itu, MICE sesegera mungkin harus dilakukan sesudah masa tanggap darurat lewat,” ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini pelaku industri pariwisata fokus pada masa pemulihan, baik dalam hal SDM, kelembagaan, maupun destinasi pariwisata. Dia menyatakan, para pelaku perhotelan berencana menetapkan tarif berdasarkan recovery rate yang sama dalam masa pemulihan agar tidak terjadi perang harga antarhotel.
Selain itu, PHRI dan Pemprov Banten tengah mempersiapkan Festival Anyer—Panarukan yang diagendakan pada Februari.
“Pariwisata hidup bukan karena hotel-hotel, tetapi karena aktivitasnya. Kami menunggu arahan pemerintah untuk pemulihan jangka pendek dan menengah, serta antisipasi jangka panjang,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eneng Nurcahyati menjelaskan, kerugian sektor pariwisata akibat tsunami Selat Sunda di Kabupaten Serang diestimasikan mencapai Rp25,81 miliar.
Angka tersebut terdiri dari kerusakan bangunan hotel/vila maupun amenitas lain seperti sarana pantai terbuka yang mencapai Rp10,66 miliar, serta prediksi revenue loss akibat pembatalan reservasi pada libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 yang mencapai Rp15,15 miliar.
“Setiap tahun, kunjungan wisatawan ke Pantai Carita dan Anyer cukup tinggi karena destinasi tersebut sudah menjadi ikon Provinsi Banten. Sebagai gambaran, jumlah wisatawan periode libur 24 Desember 2017—1 Januari 2018 mencapai 123.455 orang,” ujarnya.
Untuk mempercepat masa pemulihan, Pemprov Banten bersinergi dengan pelaku industri pariwisata, komunitas dan media untuk mengadakan kegiatan seperti paket hot deals, pergelaran komunitas, dan tur jelajah Selat Sunda.
Eneng menambahkan, strategi pemulihan lainnya akan dibahas di Rakor Pemulihan Sektor Pariwisata pada 11 Januari di Anyer. Sementara itu, masa normalisasi direncanakan berlangsung selama 12 April—31 Desember 2019.
Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II Otoritas Jasa Keuangan Moch. Ihsanuddin menekankan pentingnya asuransi bencana bagi para pengusaha pariwisata di daerah rawan bencana. Sayangnya, dia menilai kesadaran masyarakat Indonesia untuk memiliki asuransi bencana masih rendah.
“Rehabilitasi dan konstruksi pascabencana alam memerlukan biaya yang sangat besar dan cepat. Di situlah asuranasi bencana menjadi penting,” ujarnya.
Mengutip data Maybank, per akhir Desember 2018 proses klaim asuransi atas kerusakan rumah, hotel, maupun bangunan lain yang terdampak bencana Lombok hanya Rp577 miliar. Artinya, kesadaran berasuransi masyarakat masih rendah.
Untuk tsunami Selat Sunda yang berdampak di Provinsi Banten dan Lampung, OJK memetakan terdapat potensi risiko klaim asuransi Rp15,9 triliun. Mayoritas klaim tersebut adalah untuk objek hotel, resor, dan rumah.
