Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah untuk mengurangi anggaran peremajaan komoditas kelapa dinilai dapat berbuntut panjang sampai lima tahun ke depan. Setidaknya ada potensi pengurangan produksi sampai 5% per tahun.
Ketua Umum Dewan Kelapa Indonesia Irawadi Jamaran mengatakan keputusan pemerintah mengurangi anggaran peremajaan komoditas kelapa bisa berdampak simultan.
"Kemungkinan sedikit lebih turun produksi tahun ini dan sampai lima tahun ke depan kalau peremajaan dikurangi. Kira-kira penurunan itu 5% dari 1 miliar butir kelapa per tahun [atau setara dengan produksi 2,8 juta ton]," katanya kepada Bisnis, Rabu (2/1).
Padahal, menurutnya, mayoritas kebun kelapa milik petani rakyat sudah waktunya diremajakan karena 50% berusia di atas 25 tahun. Kebun milik swasta, lanjutnya, tidak lebih dari 30.000 hektare sementara sisanya dari total lahan mencapai 3,6 juta hektare dimiliki oleh petani rakyat.
Sebelumnya, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian Irmijati Rahcmi mengakui untuk tahun depan alokasi anggaran pengembangan komoditas kakao dan kelapa dikurangi. Alasannya adalah terbatasnya anggaran APBN pada tahun depan.
Irmi mengatakan komoditas kelapa terdampak pengurangan areal pengembangan hampir 50%.
"Kelapa total pengembangannya cuma 14.000 hektare, separuh dari tahun lalu. Peremajaannya itu sekitar 12.500 hektare dengan alokasi anggaran Rp32,28 miliar. Kemudian ada perluasan juga sebesar 1.500 hektare alokasi uangnya Rp4,08 milliar," katanya.
Padahal, pada 2018, kelapa menjadi salah satu komoditas dengan luas pengembangan yang lumayan besar. Terhitung peremajaan dilaksanakan di 21 provinsi dengan luas 26.470 hektare dan perluasan di 3 provinsi seluas 880 hektare.
