Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah optimistis dengan adanya kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) terbaru yang segera meluncur tahun ini bakal mampu menarik aliran modal masuk asing (capital inflow) yang cukup signifikan di penghujung 2019.
Bahkan, Staf Khusus Menko Perekonomian, Edy Putra Irawadi meyakini bahwa di akhir tahun depan, posisi share Indonesia terhadap serapan capital outflow dunia akan mampu mencapai hingga 3%, melonjak dari posisi saat ini sebesar 1,2%.
"Kan ada data world investment, selama 7 tahun dari 2012-2018, serapan Indonesia (inflow) dari investment dunia itu, share Indonesia 1,21%. Nah dengan relaksasi ini kita perkirakan bisa dapat 3% share dari aliran modal asing di dunia. Dari 2,2% naik jadi 3%," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (6/12).
Oleh sebab itu, lanjut dia, kebijakan relaksasi DNI yang terbaru ini diarahkan untuk membidik masuknya investasi top dunia yang dapat berkontribusi untuk mendorong ekspor maupun substitusi impor,
Menurutnya dengan masuknya investasi yang berorientasi ekspor maupun substitusi impor tersebut, secara jangka panjang juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah current account deficit (CAD) selama ini.
"Kita ingin membidik investasi level top dunia. Pada sisi lain DNI 2018 juga harus bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah CAD kita, yakni tentu jenis investasi yang dapat mendorong ekspor dan substitusi impor," tuturnya.
Adapun sejumlah investasi bidikan yang diharapkan dapat masuk ke dalam negeri, sehingga mampu menjadi substitusi impor antara lain seperti soya bean, raw cane sugar, jenis investasi machinery, mechanical appliances, boiler, dan lainnya.
Sedangkan jenis investasi berorientasi ekspor yang diharapkan antara lain seperti kayu jadi ternasuk meubel, optical, vehicle parts dan lainnya.
Kemudian, kata Edy, jenis investasi lain yang juga menjadi bidikan pemerintah adalah investasi yang mendorong peradaban seperti di bidang infrastruktur, energi, teknologi informasi.
"Lalu investasi yang di dunia, barangnya banyak di beli orang, seperti obat jadi, makanan ringan seperti cracker, dll. Jadi empat itu, substitusi impor, orientasi ekspor, peradaban, dan yang produknya memang banyak dibeli orang," ujarnya.
Pihaknya pun mengatakan bahwa selain model investasi greenfield, diharapkan juga banyak investasi yang masuk melalui pola merger dan akuisisi.
"Kalau mau cepat, ya polanya mereka harus merger dan akuisisi. Karena kalau greenfield kan biasanya lama. Pertama dia harus cari tanah, abis itu ada izin lokasi, izin lingkungan, izin bangunan. Kalau ini kan mereka tinggal beli atau merger trus tinggal melakukan ekspansi," terangnya.
Dia mencontohkan sejumlah bidang usaha yang dapat dimanfaatkan calon investor dengan pola merger dan akuisisi, seperti industri farmasi atau obat-obatan. Selain itu, lanjut Edy, investasi pada industri keripik, kerupuk, peyek dan sejenisnya.
"Mungkin banyak yang tidak percaya kalau jenis industri keripik, kerupuk dan sejenisnya masuk dalam jenis investasi dengan pola merger dan akuisisi skala top dunia. Tapi ini real. Nah kita juga bidik yang seperti ini," ujarnya.
Pihaknya optimitis dengan adanya kebijakan relaksasi DNI terbaru, yang didukung tax holiday dan juga kemudahan perizinan melalui online single submission (OSS) ini, target yang cukup signifikan tersebut optimis akan bisa dicapai di penghujung tahun depan.
"Ya kita sih optimis 3% share itu, akhir 2019 lah kita lihat," ujarnya.
Sementara itu menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa target angka tersebut tidak akan mudah untuk dicapai oleh pemerintah.
Pasalnya pada 2019 telah memasuki tahun politik yang penuh dengan ketidakpastian, diyakini masih akan menjadi pertimbangan para calon investor, terutama asing untuk menahan diri untuk berbagai di Indonesia.
Apalagi, kata dia, apabila melihat realisasi foreign direct investment (FDI) pada kuartal III yang mengalami penurunan.
"Menurut saya tidak bisa secepat itu. Realisasi FDI di kuartal III saja turun 20% yoy. Ini bukti bahwa investor, khususnya asing masih wait and see dulu masuk ke Indonesia. Di 2019 juta ada tahun politik di mana investor agak menahan diri," terangnya.
Menurut Bhima, meskipun pemerintah juga telah dan terus berupaya meningkatkan pelayanan pada perizinan, seperti salah satunya dengan menghadirkan kebijakan OSS guna mendorong peningkatan investasi, namun hal tersebut dinilai belum cukup.
Pasalnya masih banyak persoalan lain yang juga harus diselesaikan pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi investor seperti penyeleksian persoalan birokrasi di daerah yang cendrung ribet, sulit dan lamanya proses pembebasan lahan, serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
"Masalahnya bukan sekedar perizinan tapi juga birokrasi di daerah, pembebasan lahan, dan fluktuasi kurs," ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Bhima target yang dipasang pemerintah tersebut terlalu tinggi dan diyakini akan kesulitan merealisasikannya. "Target boleh tinggi. Tapi naik dua kali lipat share-nya hanya dalam satu tahun, overshoot," tegasnya.
