Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kontrak Pengerjaan Bangunan Sementara Fasum dan Fasos Gempa NTB Diteken

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan kontrak dengan badan usaha pada pekerjaan Bangunan Sementara Fasilitas Umum dan Sosial Pascabencana Gempa Bumi di NTB beberapa waktu lalu. 
Irene Agustine
Irene Agustine - Bisnis.com 07 Desember 2018  |  00:06 WIB
 Kontrak Pengerjaan Bangunan Sementara Fasum dan Fasos Gempa NTB Diteken
Sukarno, korban gempa Nusa Tenggara Barat (NTB), membangun rumah dengan konsep terbalik setelah rumah lamanya hancur akibat gempa di Desa Bug-bug, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan kontrak dengan badan usaha pada pekerjaan Bangunan Sementara Fasilitas Umum dan Sosial Pascabencana Gempa Bumi di NTB beberapa waktu lalu. 

Kontraktor pekerjaan tersebut yakni PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Brantas Abipraya, dan PT. Nindya Karya (Persero). 

Direktur Bina Penataan Bangunan Iwan Suprijanto menjelaskan kontrak ini berbeda dengan kontrak umumnya dimana pekerjaannya dilakukan setelah penandatanganan kontrak. 

“Sesuai dengan peraturan LKPP No.13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dapat dilakukan pekerjaan terlebih dahulu baru penandatanganan kontrak. Kontrak ini sebagai dasar pembayaran bukan pelaksanaan,” kata Iwan dikutip dari keterangan resmi, Kamis (6/12/2018).

Pascabencana gempa, terdapat laporan 1.317 bangunan gedung yang rusak. Setelah dilakukan verifikasi, 545 unit sarana prasarana diperbaiki oleh Kementerian PUPR dengan 267 unit diantaranya dengan penanganan bangunan sementara.

Dengan adanya kontrak ini, perbaikan Fasos dan Fasum akan dilanjutkan hingga bangunan permanen. Fasilitas yang ditangani yakni fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, dan fasilitas penunjang perekonomian. 

Nilai kontrak seluruh proyek tersebut mencapai Rp1,1 triliun yang ditargetkan selesai pada Desember 2019, namun diupayakan dapat selesai lebih awal pada Juli 2019.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bencana alam
Editor : Mia Chitra Dinisari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top