Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah berharap pelaku industri perfilman mulai memanfaatkan sistem usaha koperasi dalam operasionalnya.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Meliadi Sembiring mengatakan wadah koperasi lebih cocok untuk pelaku industri perfilman karena akan menguntungkan setiap anggota aktifnya.
"Seluruh pihak termasuk insan perfilman di Indonesia harus sepakat dan satu persepsi bahwa industri film butuh wadah koperasi," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Rabu (28/11/2018).
Namun, pelaku industri diharapkan menghilangkan pemikirannya untuk selalu mencetak untung dalam setiap operasional. Pasalnya, sistem koperasi lebih mementingkan kebermanfaatan bersama.
"Keuntungan bagi koperasi tidak melulu dihitung dari berapa banyak uang yang dihasilkan. Intinya, bagaimana menyatukan para kreatif membuat film berkualitas dalam satu wadah bernama koperasi," lanjut Meliadi.
Hal senada disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid. Menurutnya, badan hukum koperasi merupakan bentuk yang tepat bagi industri kreatif termasuk perfilman di Indonesia
"Karena koperasi adalah sebuah institusi bisnis berbasis kerja sama. Bahkan, sudah meluas dan menjadi tren di kalangan anak muda melakukan bisnis berbasis kolaborasi," tutur Hilmar.
Ide dan kreasi di industri film nasional dinilai memiliki potensi besar untuk sering terbuang karena kapasitas bioskop yang tidak seimbang.
Dia mencatat Indonesia yang berjumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa hanya memiliki 1.400 layar bioskop. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Korea Selatan (Korsel) yang sudah memiliki 10.000 layar bioskop.
Oleh karena itu, koperasi dipandang sangat cocok untuk meningkatkan jumlah bioskop.
"Kalau pihak swasta buka bioskop di kabupaten, apa untungnya? Tapi, kalau koperasi yang bikin itu solusi yang sangat tepat," tegas Hilmar.
Pengamat Koperasi Suroto melihat ada keinginan dari banyak komunitas film di Indonesia untuk memilih koperasi sebagai payung hukum seluruh kegiatannya.
"Mereka ingin membangun kemandirian dan kedaulatan di bidang industri film di Indonesia. Koperasi film yang sukses di Inggris dan Korsel juga ada yang berasal dari koperasi," ungkapnya.
Sebagai salah satu koperasi film, Ketua Indonesian Film Cooperative Amrul Hakim menambahkan demokrasi ekonomi dalam industri film di Indonesia belum terwujud. Para sineas masih kesulitan mendapatkan pembiayaan untuk film mereka dan esejahteraan para sineas serta kru film di Indonesia juga masih timpang.
"Untuk itu, Indonesian Film Cooperative hadir sebagai platform bersama untuk meningkatkan kemandirian ekonomi para sineas dan kru film," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
